Dikenai Tarif 50%, Presiden Ini Tak Mau Memohon pada Trump

Jakarta – Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menegaskan bahwa dia tidak akan memohon kepada Presiden AS Donald Trump, meski ekspor Brasil saat ini terkena tarif impor sebesar 50% mulai Rabu (6/8/2025).

Lula menyatakan bahwa menghubungi Trump pada saat yang tidak tepat hanyalah akan menjadi “penghinaan” bagi Brasil.

Dalam sebuah wawancara di kediaman resminya di Brasilia, Lula menjelaskan bahwa pemerintahannya tidak akan segera mengumumkan tindakan balasan berupa tarif serupa dan tetap akan mengandalkan dialog tingkat menteri. Namun, secara pribadi, Lula menolak untuk mengambil langkah pertama dalam menghubungi Trump.

“Ketika intuisi saya mengatakan Trump siap berbicara, saya tidak akan ragu untuk meneleponnya,” kata Lula. “Tapi hari ini, intuisi saya mengatakan dia tidak ingin berbicara. Dan saya tidak akan merendahkan diri saya sendiri.”

Meskipun ekspor Brasil saat ini menghadapi tarif tertinggi dari kebijakan Trump, Lula tetap tenang dan tidak gentar. Ekonomi terbesar di Amerika Latin ini dinilai cukup kuat untuk menahan dampak tersebut, memberikan keleluasaan lebih bagi Lula dibandingkan para pemimpin Barat lainnya.

Situasi diplomatik semakin rumit karena Trump mengaitkan tarif baru ini dengan permintaannya agar Brasil menghentikan proses hukum terhadap mantan presiden sayap kanan Jair Bolsonaro, yang kini diadili atas dugaan keterlibatannya dalam upaya kudeta hasil pemilu 2022.

Lula menegaskan bahwa Mahkamah Agung Brasil “tidak peduli dengan apa yang dikatakan Trump dan memang tidak seharusnya peduli.” Dia juga menyerukan agar Bolsonaro diadili dalam kasus terpisah atas upayanya memancing campur tangan Trump.

“Kami telah memaafkan intervensi AS dalam kudeta 1964,” kata Lula, yang memulai karier politiknya sebagai pemimpin serikat buruh yang menentang pemerintahan militer hasil kudeta tersebut.

“Namun yang ini bukan intervensi kecil. Ini adalah presiden Amerika Serikat yang merasa dapat mendiktekan aturan kepada negara berdaulat seperti Brasil. Itu tidak dapat diterima.”

Meskipun demikian, Lula menekankan bahwa dirinya tidak memiliki masalah pribadi dengan Trump. Dia membuka kemungkinan untuk bertemu di forum internasional seperti Majelis Umum PBB bulan depan atau Konferensi Iklim PBB (COP) pada November.

Namun, dia juga mengkritik keras gaya diplomasi Trump yang sering mempermalukan tamunya.

“Apa yang dilakukan Trump terhadap Zelensky adalah penghinaan. Itu tidak normal. Apa yang dia lakukan terhadap Ramaphosa juga penghinaan,” ujar Lula, merujuk pada Presiden Ukraina dan Presiden Afrika Selatan.

“Seorang presiden tidak boleh menghina presiden lain. Saya menghormati semua orang dan saya menuntut untuk dihormati.”

Di tengah kebuntuan diplomatik, Lula mengungkapkan bahwa para menterinya mengalami kesulitan membuka jalur dialog dengan mitra AS. Oleh karena itu, pemerintahannya kini fokus pada kebijakan dalam negeri untuk meredam dampak ekonomi dari tarif AS, sambil tetap menjaga “tanggung jawab fiskal”.

Dia menolak memberikan rincian tentang langkah-langkah dukungan terhadap perusahaan Brasil, namun diperkirakan bantuan tersebut mencakup jalur kredit dan insentif ekspor. Dia juga menyampaikan rencana untuk menghubungi negara-negara mitra di kelompok BRICS guna membahas respons bersama terhadap kebijakan AS.

“Saat ini belum ada koordinasi antar-BRICS, tapi itu akan ada,” ujar Lula.

Dia membandingkan potensi kekuatan kolektif tersebut dengan kekuatan negosiasi serikat buruh, tempat dia dulu berkiprah. “Apa daya tawar satu negara kecil terhadap Amerika Serikat? Tidak ada.”

Selain itu, Brasil juga mempertimbangkan kemungkinan mengajukan keluhan bersama dengan negara lain ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

“Saya lahir sebagai negosiator,” kata Lula. Meski demikian, dia menegaskan bahwa tidak akan terburu-buru mengambil keputusan retaliasi. “Kita harus sangat berhati-hati,” tambahnya.

Ketika ditanya tentang kemungkinan tindakan terhadap perusahaan-perusahaan AS, seperti peningkatan pajak terhadap raksasa teknologi, Lula menjawab bahwa pemerintahannya tengah mempelajari cara untuk menyamakan perlakuan pajak antara perusahaan AS dan perusahaan domestik Brasil.

Di sisi lain, Lula juga mengungkapkan rencana pemerintahannya untuk merumuskan kebijakan nasional baru terkait sumber daya mineral strategis Brasil. Menurutnya, kebijakan ini harus dilandasi prinsip “kedaulatan nasional” agar negara tidak terus-menerus hanya mengekspor bahan mentah tanpa nilai tambah.