Kesepakatan Mineral AS-Ukraina: Kolaborasi atau Dominasi?
Jakarta, PANGKEP NEWS – Amerika Serikat dan Ukraina kini resmi menjalin perjanjian strategis dalam pengelolaan mineral. Kesepakatan ini memberikan Washington akses khusus ke sumber daya alam Ukraina, termasuk mineral tanah jarang, minyak, gas, dan lainnya, dengan imbalan pembentukan dana investasi untuk rekonstruksi pasca-konflik.
Langkah ini dianggap sebagai perwujudan dari upaya Presiden AS Donald Trump untuk mendapatkan “kompensasi nyata” atas bantuan besar yang diberikan Washington kepada Kyiv sejak awal invasi Rusia pada 2022.
“Kesepakatan ini adalah sinyal tegas kepada Rusia bahwa Pemerintahan Trump mendukung upaya perdamaian yang berfokus pada Ukraina yang merdeka, berdaulat, dan makmur,” ujar Menteri Keuangan AS Scott Bessent seperti dilaporkan oleh PANGKEP NEWS International, Jumat (2/5/2025).
Sejak dilantik kembali pada Januari, Trump secara terbuka menekankan tekadnya untuk mendapatkan kesepakatan ekonomi dengan Ukraina, terutama dalam pengembangan sumber daya strategis bersama.
Trump menjelaskan bahwa kesepakatan ini merupakan “imbalan” atas miliaran dolar AS yang telah dikeluarkan dari anggaran negara untuk mendukung Ukraina melawan agresi Rusia.
“Saya ingin terlindungi. Saya tidak ingin dipermalukan di mata dunia,” tegas Trump.
Presiden AS ini juga mengonfirmasi bahwa ia telah berdialog langsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengenai kesepakatan mineral ini saat mereka menghadiri pemakaman Paus Fransiskus pekan lalu.
Hak-Hak Ukraina
Menteri Pembangunan Ekonomi dan Perdagangan Ukraina, Yulia Svyrydenko, menekankan bahwa kesepakatan ini mencerminkan kemitraan yang setara antara Kyiv dan Washington. Dalam pernyataannya melalui platform X, ia menegaskan bahwa Ukraina tetap memegang kendali atas lokasi dan jenis ekstraksi sumber daya.
“Penting bahwa kesepakatan ini menjadi sinyal kepada para pelaku global bahwa kerja sama jangka panjang dengan Ukraina adalah pilihan yang aman dan menguntungkan – untuk dekade-dekade mendatang,” ujar Svyrydenko.
Ia juga menyatakan bahwa dana investasi akan dikelola secara setara, 50-50 antara kedua negara, tanpa ada pihak yang memiliki hak suara dominan.
Walaupun kesepakatan ini tampak menjanjikan, beberapa pengamat berpendapat bahwa Ukraina terpaksa menerima persyaratan yang menempatkannya pada posisi subordinat.
Ed Verona, peneliti senior di Atlantic Council’s Eurasia Center yang berfokus pada bantuan rekonstruksi Ukraina, mengatakan bahwa kesepakatan ini bisa merugikan kedaulatan Ukraina.
“Kyiv tampaknya tidak punya banyak pilihan selain menerima ketentuan yang menjadikannya seperti koloni virtual,” ujar Verona.
Ia menyoroti sejumlah pertanyaan penting yang bisa membayangi masa depan kesepakatan ini, termasuk apakah perlu diratifikasi oleh parlemen Ukraina, kemungkinan amandemen dalam proses tersebut, dan minat investor terhadap proyek jangka panjang yang membutuhkan banyak modal.
“Sejarah perjanjian sumber daya mineral menunjukkan banyak alasan untuk meragukan ketahanan jangka panjang dari kesepakatan seperti ini,” tambahnya.
Verona juga merujuk pada pengalaman Rusia di era 1990-an sebagai contoh bagaimana perjanjian bagi hasil produksi bisa runtuh akibat perubahan politik. Ia memperingatkan bahwa investor AS mungkin enggan mempertaruhkan dana pemegang saham mereka dalam kerangka kerja yang dianggap tidak adil.
“Saya meragukan ada banyak investor serius AS yang bersedia mengambil risiko dengan ‘kesepakatan’ yang jelas-jelas berat sebelah ini,” tuturnya.
