Bimo Wijayanto Resmi Jadi Dirjen Pajak, Sri Mulyani Sampaikan Apresiasi kepada Airlangga

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengangkat sejumlah pejabat baru, salah satunya adalah Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak.

Karier Bimo di bidang birokrasi sangat panjang. Dia memulai kariernya di Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2003 dan menduduki berbagai posisi strategis hingga tahun 2010.

Setelah itu, dia bergabung dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Sekretaris Deputi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Investasi. Mulai 2020, Bimo aktif di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang telah mengizinkan Bimo bergabung dengan Kemenkeu.

“Semua memerlukan dukungan dan kolaborasi dengan kementerian serta instansi lain. Terima kasih kepada Pak Menko yang telah mengizinkan Pak Bimo bergabung dengan kami dan atas kerjasama dalam merumuskan kebijakan ekonomi, di mana APBN dan keuangan negara sering menjadi andalan,” ujar Sri Mulyani dalam pidato pelantikannya di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (23/5/2025).

Bimo menggantikan Suryo Utomo yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.

Dalam peran barunya, Bimo diharapkan dapat mempercepat reformasi sistem Coretax yang merupakan inti dari digitalisasi layanan pajak dan memastikan layanan yang lebih transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Dia juga ditargetkan untuk meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan dan menjaga integritas lembaga perpajakan.

Penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat fondasi fiskal negara melalui reformasi perpajakan yang berkesinambungan. Dengan latar belakang akademis yang kuat dan pengalaman luas di sektor ekonomi dan investasi, Bimo diharapkan membawa harapan baru dalam meningkatkan penerimaan negara dengan lebih efisien dan transparan.