Luhut Ujicoba Transformasi Digital Bantuan Sosial, Banyuwangi Jadi Contoh

Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, memimpin pertemuan strategis dengan jajaran Kementerian/Lembaga (K/L) untuk meninjau kesiapan proyek percontohan digitalisasi program bantuan sosial (bansos) yang akan segera diimplementasikan.

Pertemuan ini menjadi momen penting dalam enam bulan perjalanan kerja kolektif lintas K/L dalam membangun dan mengembangkan GovTech serta digitalisasi pemerintahan, khususnya melalui pemanfaatan Infrastruktur Publik Digital (DPI).

“Digitalisasi adalah kunci untuk menyediakan layanan yang lebih tepat, transparan, dan efisien,” ujar Luhut pada Jumat (4/7/2025).

Luhut, yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, menyampaikan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya percepatan transformasi digital layanan publik, terutama dalam sistem perlindungan sosial.

Salah satu inisiatif utama yang sedang dipersiapkan adalah Portal Perlinsos, sebuah platform terpadu yang didukung oleh DPI, yang meliputi identitas kependudukan digital, data biometrik sebagai alat autentikasi, dan SPLP sebagai Platform Pertukaran Data. Melalui portal ini, masyarakat dapat mengakses proses verifikasi, pendaftaran, hingga pengelolaan bansos secara digital, mandiri, aman, dan mudah.

“Pada tahap awal, dua program utama yang menjadi fokus proyek percontohan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Kabupaten Banyuwangi dipilih sebagai lokasi percontohan nasional karena kesiapan infrastruktur digitalnya dan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi pelayanan publik,” lanjut Luhut.

Luhut mengapresiasi kerja keras semua pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem ini. Dia juga menekankan pentingnya pelaksanaan proyek percontohan yang solid dan terkoordinasi, disertai evaluasi menyeluruh serta penyusunan rekomendasi konkret, agar model ini dapat diterapkan secara nasional dalam waktu dekat.

“Pertemuan hari ini bukan hanya sekadar titik pemeriksaan, tetapi juga simbol komitmen kita bersama untuk menyediakan pelayanan publik yang inklusif, adaptif, dan berbasis data, guna mencapai tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia,” tutup Luhut.