Malaysia Menolak Nama Blok Ambalat, Memilih Laut Sulawesi: Ini Penjelasannya
Jakarta, PANGKEP NEWS – Malaysia menolak penggunaan istilah Blok Ambalat yang biasa digunakan oleh Indonesia untuk menggambarkan wilayah yang terletak di tenggara negara bagian Sabah, Malaysia, serta di timur provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Wilayah ini telah lama menjadi subjek sengketa antara kedua negara.
Penolakan ini menimbulkan kehebohan dalam sepekan terakhir. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menanggapi dengan menyatakan perlunya penyelesaian damai antara kedua belah pihak, menunjukkan adanya itikad baik dari kedua negara.
Apa yang sebenarnya terjadi?
Situasi ini bermula dari pernyataan Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hasan. Ia menegaskan bahwa Malaysia tetap mengklaim hak kedaulatan atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND-6 dan ND-7 di Laut Sulawesi, dan menolak istilah Ambalat yang digunakan Indonesia.
Mengutip pernyataan yang disampaikan di Dewan Rakyat Malaysia, pria yang dikenal sebagai Tok Mat menyatakan bahwa klaim Indonesia atas Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Ia menekankan bahwa Ambalat merupakan istilah yang dipakai Indonesia untuk mendukung klaimnya atas wilayah tersebut.
“Malaysia menegaskan bahwa Blok ND-6 dan ND-7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia berdasarkan hukum internasional, didukung oleh putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002,” ujarnya pada Jumat (8/8/2025).
“Oleh karena itu, istilah yang lebih tepat untuk wilayah tersebut, sesuai dengan posisi Malaysia, adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat,” tambahnya.
Mohamad Hasan juga menyatakan bahwa pihaknya akan memastikan kejelasan dan berusaha mencegah isu ini dipolitisasi atau dieksploitasi, terutama menjelang pemilihan umum negara bagian.
Ia mengatakan kementerian siap memberikan pengarahan kepada anggota parlemen dan anggota dewan negara bagian Sabah mengenai masalah ini. Tujuannya adalah agar publik tidak disesatkan oleh isu ini.
Sebagai informasi, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, sebelumnya menyatakan komitmennya untuk mempertahankan kedaulatan Sabah dalam sengketa maritim dengan Indonesia, terutama di wilayah kaya minyak yang dikenal sebagai Ambalat di Laut Sulawesi. Pernyataan ini disampaikan di tengah negosiasi batas maritim yang sedang berlangsung antara kedua negara.
Anwar menegaskan bahwa mereka akan melindungi setiap jengkal Sabah dalam perundingan yang berlangsung dengan benar, tanpa menyerah. Hal ini diungkapkannya saat kunjungan ke Kota Kinabalu.
Pada 27 Juni, Anwar bertemu Prabowo di Jakarta. Mereka sepakat untuk mengeksplorasi opsi pengembangan bersama atas wilayah sengketa tersebut, meskipun belum ada keputusan final.
Sementara itu, Guru Besar Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menyatakan bahwa pernyataan Menlu Malaysia di parlemen perlu dikoreksi. Menurutnya, istilah kedaulatan (sovereignty) yang digunakan tidak tepat karena Blok ND6 dan ND7 tidak berada di laut teritorial Malaysia.
“Blok ND6 dan ND7 sebenarnya berada di Landas Kontinen, di mana hanya hak berdaulat (sovereign right) yang dapat diklaim,” ujarnya.
Menurutnya, istilah yang digunakan oleh Menlu Malaysia lebih bersifat perspektif Malaysia. Karena Malaysia tidak mengakui klaim Indonesia atas Landas Kontinen di Blok Ambalat, istilah Ambalat tidak digunakan oleh Malaysia.
Sementara itu, bagi Indonesia, yang tidak mengakui klaim Malaysia atas Blok ND6 dan ND7, tetap menyebutnya sebagai Blok Ambalat. Sengketa di Landas Kontinen kedua negara ini berada di wilayah yang sama dan kedua pemimpin negara sepakat untuk mengembangkannya secara bersama.