Menteri PANRB Luncurkan Sistem Inovatif untuk Menghindari Kebocoran Dana

Jakarta, PANGKEP NEWS – Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP menjadi tumpuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam menghindari kebocoran dana yang disebabkan oleh pemborosan anggaran.

Menteri PANRB Rini Widyantini mengungkapkan bahwa selama periode 2023 hingga 2024, SAKIP berhasil menghalangi potensi pemborosan Dana APBN dan APBD hingga mencapai Rp 128,5 triliun.

Keberhasilan ini tercapai karena SAKIP telah mendampingi pelaksanaan program reformasi birokrasi yang terintegrasi dengan pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK.

“Penerapan SAKIP telah berhasil mencegah potensi pemborosan APBN dan APBD hingga angka tersebut,” ujar Rini dalam Rapat Koordinasi Kebijakan RB 2025-2029 serta Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Melalui SAKIP, Rini menjelaskan bahwa manajemen kinerja dari pemerintah pusat ke daerah dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Sistem ini membuat pemantauan pelaksanaan lebih terarah dan evaluasi berlangsung lebih akuntabel.

Rini menyatakan bahwa ke depannya pemerintah akan memperkuat sistem ini dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP). SAKP berupaya mendorong sinergi Kementerian/Lembaga hingga pemerintah daerah untuk mencapai target pembangunan nasional secara kolaboratif, efektif, dan efisien, menggantikan pendekatan instansional yang sebelumnya belum optimal dalam mendukung hasil bersama dalam SAKIP.

“Kementerian PANRB juga berkomitmen untuk mengoptimalkan ekosistem pelayanan publik dengan harapan ke depannya dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan serta memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat luas,” tambah Rini.

Hasil Evaluasi Indeks RB Tahun 2024

Beberapa pemerintahan daerah meraih penghargaan reformasi birokrasi (RB) setelah dilakukannya evaluasi reformasi birokrasi sepanjang 2024.

Penghargaan reformasi birokrasi ini diukur berdasarkan indeks RB yang dinilai oleh Tim Penilai Nasional (TPN) terhadap 628 instansi, terdiri dari 82 kementerian/lembaga, 38 provinsi, dan 508 kabupaten/kota.

“Ini hasil prestasi bapak ibu yang kita nilai dan menjadi prestasi bapak ibu dalam mengawal reformasi birokrasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap Rini.

Kementerian/lembaga (K/L) memiliki rata-rata indeks RB 82,98 atau naik 6.17 poin. Pemerintah provinsi memiliki rata-rata indeks RB 74,63 atau naik 4.92 poin, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memiliki rata-rata 69,46 di tahun 2024 atau naik 10.14 poin dari tahun sebelumnya.

Seiring dengan penyerahan hasil evaluasi indeks RB 2024, pemerintah juga memulai pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045, karena GDRBN 2010-2025 sudah mencapai akhir.

GDRBN 2025-2045 dirancang untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dengan visi birokrasi kelas dunia. Reformasi ini dilakukan bertahap hingga 2045 melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi, dan tata kelola yang adaptif berbasis manusia dan inklusif.

Rini mengungkapkan bahwa GDRBN 2025-2045 akan menjadi tonggak penting dalam transformasi birokrasi Indonesia. Visi utamanya adalah menciptakan birokrasi yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas, dengan pendekatan human-based yang fokus pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

“GDRBN menargetkan perubahan mendasar di berbagai aspek, mulai dari transformasi digital pemerintahan hingga peningkatan kompetensi aparatur, menciptakan kelembagaan yang lincah, hingga pelayanan publik berkualitas serta inklusif,” tuturnya.

Kementerian PANRB telah menyiapkan program strategis reformasi birokrasi yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP), pemerintah digital, serta transformasi pelayanan publik.

SAKP mendorong sinergi antara kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk mencapai target pembangunan nasional secara kolaboratif, efektif, dan efisien, menggantikan pendekatan instansional yang sebelumnya belum selaras dan belum optimal mendukung hasil bersama.

Pemerintah juga mempercepat dan melanjutkan transformasi digital dengan memanfaatkan fondasi yang sudah ada, yaitu kebijakan dan tata kelola. Transformasi digital pemerintah bergeser dari sekadar digitalisasi prosedur menuju sistem yang berorientasi pada dampak dan penciptaan nilai publik.

“Kementerian PANRB juga berkomitmen untuk mengoptimalkan ekosistem pelayanan publik dengan harapan ke depannya dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan serta memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat luas,” pungkas Rini.

Instansi Pemerintah Dengan Indeks RB Terbaik Hasil Evaluasi RB Tahun 2024

Pemerintah Provinsi Terbaik

1. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

2. Pemerintah Daerah Provinsi Bali

3. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

4. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat

5. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Pemerintah Kab/Kota Terbaik Setiap Wilayah

1. Pemerintah Daerah Kota Surabaya

2. Pemerintah Daerah Kota Denpasar

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

4. Pemerintah Daerah Kota Padang

5. Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai

Instansi Pemerintah dengan Delta Tertinggi

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Berau

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

3. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau

5. Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung

(arj/mij)