Jakarta, PANGKEP NEWS Indonesia

Pemerintah diharapkan dapat memahami situasi dan kebutuhan industri manufaktur dalam negeri. Penerapan kebijakan yang sesuai dengan kondisi industri, termasuk kebijakan terkait impor, sangat diperlukan.

Hal ini termasuk kebijakan impor mobil. Saat ini, baik mobil listrik maupun bensin yang dijual di Indonesia banyak yang diimpor secara utuh atau completely built up (CBU). Jika dibiarkan, hal ini akan semakin membebani industri lokal.

Penjualan mobil nasional tampaknya tidak mampu mempertahankan tren positif pada bulan April 2025.

Setelah mengalami kenaikan pada Februari 2025, penjualan mobil kembali turun hampir 2% atau 1.444 unit menjadi 70.892 unit pada Maret 2025. Selanjutnya, penjualan anjlok hingga 27,8%, hanya mencapai 51.205 unit pada April 2025.

Penjualan di bulan April adalah yang terburuk dalam setahun terakhir.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena akan berdampak pada industri lain, termasuk industri plastik dan petrokimia di Indonesia.

Fajar Budiono, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), menyatakan bahwa industri otomotif menyumbang 15% dari pasar industri plastik dari hulu ke hilir. Oleh karena itu, penurunan penjualan mobil akan mempengaruhi industri plastik nasional, mulai dari petrokimia hingga produk jadi.

“Dalam sebuah mobil, penggunaan plastik bisa mencapai 50-100 kg per unit. Jika penjualan motor tidak mencapai 8 juta unit dan mobil diharapkan mencapai 800.000 unit tahun ini, dengan penjualan bulan lalu hanya 50.000-an unit, target 750.000 unit tampaknya sulit tercapai. Dampaknya akan terasa pada industri komponen,” jelasnya kepada PANGKEP NEWS Indonesia, Rabu (14/5/2025).

“Tahun 2026 mungkin akan lebih sulit. Jika kondisinya sama dengan 2025, itu masih baik. Namun, bisa jadi lebih buruk. Industri komponen otomotif sebelumnya terbantu oleh penjualan mobil, tetapi kini tidak lagi,” tambahnya.

Industri otomotif memerlukan sekitar 250.000 ton PP Block Copo, jenis polypropylene (PP) yang digunakan untuk komponen yang membutuhkan kekuatan dan fleksibilitas.

“Dengan situasi saat ini, mencapai 200.000 ton pun sulit. Apalagi, banyak impor komponen otomotif dari China dan Thailand, yang menyebabkan utilisasi industri hilir turun di bawah 60%. Ini adalah sinyal bahaya. Industri hulu sebaiknya tidak turun di bawah 70%, dan yang lebih hulu lagi harus mencapai 100% utilisasi,” jelasnya.

Selain itu, perusahaan elektronik asal Jepang, Panasonic, baru-baru ini mengumumkan rencana PHK global. Semoga Indonesia tidak terkena dampaknya.

Meski demikian, industri plastik dalam negeri harus mencari jalan keluar agar kapasitas tidak menurun drastis. Industri plastik hilir untuk segmen pasar menengah ke bawah kini banyak diisi barang impor, terutama dari China.

Fajar mengusulkan agar pemerintah, selain meningkatkan daya beli masyarakat, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan kebutuhan industri manufaktur dalam negeri. Dengan demikian, analisis yang komprehensif dapat dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan solusi yang dibutuhkan setiap industri di berbagai lokasi.

“Kompetisi antara mobil listrik dan bensin masih ketat. Sementara itu, penjualan motor listrik sedang turun. Produksi dan pasar belum sejalan. Kami berharap daya beli akan membaik,” tambahnya.

“Batasi impor, efisiensi anggaran boleh dilanjutkan tetapi harus selektif. Jika TKDN sudah baik, jangan dilonggarkan,” tambah Fajar.

Ia berpendapat bahwa pelonggaran impor sebaiknya hanya untuk bahan baku dan barang yang belum bisa diproduksi dalam negeri. Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan agar sesuai dengan kondisi yang dialami industri.

“Jika suatu produk sudah bisa diproduksi di dalam negeri, seperti tekstil, perlindungannya harus ketat. Jika sebelumnya fokus pada memperlancar arus barang, pada semester kedua nanti harus fokus mempertahankan likuiditas industri dalam negeri,” jelasnya.

“Jangan biarkan impor barang mengganggu pasar dalam negeri. Karena kita tidak bisa bersaing dengan impor dari China yang sangat murah. Fokus pemerintah pada semester kedua nanti harus mengevaluasi secara keseluruhan. Jika sebelumnya dilakukan oleh dokter umum, kini harus dengan diagnosis dari spesialis dan sub-spesialis. Sehingga akar permasalahan bisa diketahui. Artinya, harus memahami karakter kebutuhan dan masalah industri itu sendiri,” pungkasnya.