Premanisme Ormas Ancam Keamanan Bisnis di Indonesia, Pengusaha Mengeluh!

Jakarta, PANGKEP NEWS – Dunia usaha kini menghadapi tantangan yang tidak hanya terkait dengan ekonomi, tetapi juga dengan tindakan premanisme ormas yang mengkhawatirkan. Banyak pebisnis merasa takut untuk menjalankan usaha mereka karena adanya ancaman pemerasan dari ormas.

“Masalah ini muncul karena kurangnya ketegasan pemerintah terhadap ormas. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi investasi di Indonesia karena investor merasa tidak nyaman,” ungkap Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, kepada PANGKEP NEWS, dikutip Sabtu (3/5/2025).

Terlebih lagi, akhir-akhir ini banyak pabrik di industri padat karya, termasuk tekstil, yang tutup, memicu masalah baru berupa peningkatan pengangguran.

Karena sulitnya mencari pekerjaan baru dan tekanan ekonomi, diduga sebagian masyarakat mencari jalan pintas dengan bergabung ke dalam ormas. Namun, Esther berpendapat bahwa ada faktor lain yang mendorong sebagian masyarakat untuk bergabung dengan ormas.

“Hal ini bukan hanya karena kesulitan ekonomi. Ada juga individu-individu yang memiliki ketertarikan pada aktivitas ormas,” ucap Esther.

Pemerintah dan aparat penegak hukum harus segera bertindak untuk menghentikan praktik pemerasan ini. Jika tidak, investor mungkin akan lebih memilih negara lain daripada Indonesia.

“Jika situasi ini dibiarkan, banyak pabrik akan hengkang dari Indonesia dan jumlah pengangguran akan meningkat, yang pada akhirnya akan menyulitkan lebih banyak orang,” tambah Esther.

Sementara itu, pengamat properti Aleviery Akbar menyatakan bahwa kehadiran ormas dapat membuat investor merasa tidak nyaman, termasuk dalam kasus pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang. Selain itu, tindakan ormas juga akan menambah beban biaya bagi pelaku usaha, yang pada akhirnya bisa membebani konsumen.

“Premanisme dalam pembangunan sektor properti sebenarnya bukan hal baru, namun menjadi viral karena melibatkan pabrik besar kendaraan listrik di Subang. Biaya ekonomi akibat tindakan ormas atau premanisme ini sulit diperkirakan, tetapi jelas sangat mengganggu ekosistem investasi di Indonesia,” kata Aleviery.

Sebelumnya, sejumlah pengusaha mengaku khawatir dengan maraknya tindakan premanisme ormas, seperti permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) hingga jatah proyek.

Pengusaha yang mengeluhkan hal ini termasuk Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani, Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga, Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani, Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Banten Syaiful Bahri, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ian Syarief, hingga Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Banten Syaiful Bahri.