Gangguan Ormas di Pabrik BYD Subang, Menperin Tanggapi dengan Tegas

Jakarta, PANGKEP NEWS – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menunjukkan kemarahannya terhadap tindakan premanisme yang menghambat investasi, terutama di sektor manufaktur. Tindakan ancaman dan pemerasan oleh organisasi masyarakat (ormas) dapat menyebabkan para investor enggan berinvestasi.

“Premanisme tidak boleh terjadi karena dapat mengganggu usaha kita menciptakan iklim investasi yang baik. Pemerintah memiliki komitmen untuk memberantas premanisme di lapangan,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, pada Rabu (3/04/2025).

Gangguan premanisme terhadap industri manufaktur, termasuk pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, menjadi perhatian. Berita ini berpotensi menghambat keputusan investor menanamkan modal di Indonesia.

“Kasus di Subang sangat berdampak besar, terutama untuk investor yang akan masuk. Berita premanisme di Subang sangat gencar, sementara tindakan pemerintah masih terbatas pada rencana. Harus ada tindakan nyata terhadap preman-preman tersebut,” kata Agus.

Pemerintah harus tegas melalui aparatnya untuk menindak ormas ini. Jika tidak, publik bisa beranggapan bahwa ada pembiaran.

“Upaya pemerintah perlu mendapat penjelasan yang proporsional kepada publik. Saya akan menyampaikan kepada Kapolri agar tindakan pemerintah menjaga kondusivitas iklim investasi bisa diketahui publik,” tambah Agus.

“Penegakan hukum atas pungli dan premanisme sangat penting. Pemerintah harus hadir dengan tindakan nyata,” lanjutnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan adanya gangguan premanisme dalam pembangunan pabrik BYD di Subang dan meminta pemerintah segera menangani kasus ini.

“Ada masalah premanisme oleh ormas yang mengganggu pembangunan fasilitas produksi BYD. Pemerintah harus tegas menangani ini,” ujarnya melalui akun instagramnya pada Rabu (23/4/2025).

Kekhawatiran utama adalah ketidaknyamanan investor asing dengan situasi ini, padahal pabrik baru dapat membuka banyak lapangan kerja.