Panasonic Holdings Akan PHK 10.000 Karyawan, Pimpinan Buruh Mulai Khawatir

Jakarta, PANGKEP NEWS – Panasonic Holdings telah mengumumkan rencana untuk memutuskan hubungan kerja (PHK) terhadap 10.000 karyawan di tingkat global. Separuh dari angka ini akan direalisasikan di Jepang, sementara sisanya akan mempengaruhi pekerja Panasonic di negara lain.

Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, menyatakan kekhawatirannya atas dampak kebijakan global tersebut terhadap tenaga kerja Panasonic di Indonesia.

“Hingga saat ini memang belum ada pengumuman resmi terkait PHK di Indonesia. Namun, kita tidak bisa mengabaikan kemungkinan adanya PHK, terutama bagi pekerja kontrak dan sebagian kecil pekerja tetap,” jelasnya dalam keterangan pada Senin (12/5/2025).

Said Iqbal menambahkan bahwa saat ini ada sekitar 7.000 hingga 8.000 pekerja Panasonic di Indonesia yang tersebar di tujuh pabrik, yaitu dua di DKI Jakarta, dua di Bekasi, satu di Bogor, satu di Pasuruan, dan satu di Batam. Pabrik tersebut memproduksi baterai, alat kesehatan, peralatan rumah tangga, serta melakukan distribusi elektronik bermerek Panasonic.

Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

“Para pekerja Panasonic di Indonesia saat ini merasa khawatir. Jangan sampai kebijakan PHK global ini digunakan sebagai alasan untuk melakukan PHK massal di Indonesia, terutama bagi pekerja kontrak atau outsourcing. Pemerintah harus segera bertindak, jangan menunggu munculnya gejolak,” tegasnya.

KSPI dan Partai Buruh mendesak pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan serta pemerintah daerah di lokasi pabrik, agar segera melakukan langkah antisipatif, termasuk berdialog dengan manajemen Panasonic dan serikat pekerja untuk menjamin hak-hak buruh.

KSPI dan Partai Buruh juga menekankan pentingnya transparansi dan pelibatan serikat pekerja dalam setiap proses restrukturisasi atau efisiensi, guna mencegah terjadinya PHK sepihak yang merugikan buruh.

“Kami meminta adanya audit dan pengawasan yang ketat, serta jaminan bahwa buruh tidak menjadi korban dari keputusan bisnis global,” tutup Iqbal.