PBB Dihantam Krisis Finansial Akibat Tunggakan AS, Siap Lakukan PHK Besar-Besaran

Jakarta, PANGKEP NEWS – Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi pengurangan besar-besaran. Berdasarkan memo internal yang didapatkan oleh Reuters, organisasi dunia ini berencana memotong anggaran tahunan sebesar 20% dari total US$3,7 miliar, dengan kemungkinan pengurangan sekitar 6.900 pekerjaan, hampir seperlima dari total tenaga kerjanya.

Penghematan ini dilakukan di tengah krisis finansial yang semakin parah, sebagian besar akibat kegagalan Amerika Serikat membayar kontribusi wajibnya. Sebagai negara penyumbang hampir seperempat dari dana tahunan PBB, kegagalan AS memenuhi kewajiban finansialnya—termasuk tunggakan dan kontribusi untuk tahun fiskal berjalan—telah menciptakan defisit sebesar hampir US$1,5 miliar.

Namun, dalam memo internal yang ditulis oleh Chandramouli Ramanathan, Kepala Pengelola Keuangan PBB, tidak disebutkan secara langsung soal tunggakan dari AS. Sebaliknya, Ramanathan menyebutkan bahwa pengurangan anggaran ini adalah bagian dari evaluasi menyeluruh yang disebut “UN80” yang telah diluncurkan sejak Maret lalu.

“Ini adalah upaya ambisius untuk memastikan bahwa PBB siap menghadapi tantangan multilateralisme abad ke-21, mengurangi penderitaan manusia, dan membangun kehidupan serta masa depan yang lebih baik untuk semua,” tulis Ramanathan dalam memo tersebut. Ia meminta semua divisi untuk menyerahkan rencana pemotongan mereka paling lambat 13 Juni. Rencana ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026, dengan dimulainya siklus anggaran berikutnya.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah menginformasikan dalam beberapa pengarahan kepada para diplomat bahwa reformasi besar-besaran sedang dipertimbangkan. Ia menyebutkan kemungkinan penggabungan beberapa departemen utama, pengalihan sumber daya antar wilayah, hingga pemindahan kantor ke kota-kota dengan biaya operasional lebih rendah.

“Ini adalah masa yang penuh bahaya, tetapi juga masa yang sarat peluang dan tanggung jawab,” kata Guterres pada 12 Mei lalu.

“Jangan salah: keputusan yang tidak nyaman dan sulit ada di depan kita. Akan lebih mudah untuk menghindarinya atau menundanya, tetapi jalan itu adalah jalan buntu.”

Selain itu, Guterres juga menyatakan rencana penghapusan birokrasi yang dianggap tumpang tindih dan tidak efisien, serta kemungkinan konsolidasi beberapa badan PBB.

Peran Amerika Serikat dan China

Kegagalan AS membayar kontribusinya bukan satu-satunya masalah. Tertundanya pembayaran rutin dari China, negara penyumbang terbesar kedua, turut memperparah krisis likuiditas PBB. Bersama-sama, AS dan China bertanggung jawab atas lebih dari 40% pendanaan badan dunia ini.

Kondisi ini diperparah oleh kebijakan Presiden AS Donald Trump, yang sejak kembali menjabat telah memangkas dana bantuan luar negeri secara signifikan. Ratusan juta dolar dana diskresioner telah ditarik, memaksa puluhan program kemanusiaan PBB berhenti mendadak. Pejabat PBB menyatakan bahwa keputusan ini akan berdampak langsung terhadap kehidupan jutaan orang di berbagai belahan dunia.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS enggan memberikan komentar terkait rencana pemotongan PBB, namun menyatakan bahwa evaluasi menyeluruh atas pendanaan organisasi internasional, termasuk PBB, sedang berlangsung atas perintah Trump dan akan selesai awal Agustus. “Pendanaan untuk PBB, bersama dengan organisasi internasional lainnya, saat ini sedang dikaji ulang,” katanya.

Pada bulan April lalu, Tom Fletcher dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) mengatakan bahwa lembaganya harus memangkas 20% stafnya akibat kekurangan dana sebesar US$58 juta yang ditimbulkan oleh penarikan dana AS.

Richard Gowan, Direktur PBB dari lembaga pemikir International Crisis Group, menilai bahwa langkah Guterres ini bisa jadi merupakan strategi diplomatik untuk meredakan tekanan dari Washington.

“Para diplomat percaya bahwa Guterres berharap, jika ia menunjukkan kesediaan untuk memangkas anggaran secara sukarela, maka pemerintahan Trump akan melunak dan tidak jadi menghentikan seluruh pendanaan ke PBB,” kata Gowan.

Namun ia juga memperingatkan bahwa harapan tersebut bisa tidak membuahkan hasil. “Itu mungkin saja berhasil. Tapi juga mungkin pemerintah AS hanya akan menerima pemotongan itu tanpa memberikan konsesi apa pun,” tambahnya.