Jakarta, PANGKEP NEWS

Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, saat ini menghadapi tekanan besar. Ribuan orang berdemonstrasi di jalan-jalan Bangkok untuk menuntut pengunduran dirinya setelah bocornya rekaman telepon yang kontroversial antara dirinya dan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen.

Skandal ini tidak hanya memicu kemarahan warga, namun juga mengancam stabilitas pemerintahan yang kini telah kehilangan dukungan dari partai koalisi utama.

Minggu (29/6/2025), aksi massa ini menjadi demonstrasi anti-pemerintah terbesar sejak partai Pheu Thai, di bawah pimpinan Paetongtarn, berkuasa pada 2023. Tekanan terhadap Paetongtarn, yang kini berusia 38 tahun, semakin meningkat, sementara ia berusaha untuk menghidupkan kembali ekonomi yang lesu dan menjaga kelangsungan koalisi pemerintah yang rapuh menjelang kemungkinan pemungutan suara mosi tidak percaya bulan depan.

Demonstran mengibarkan bendera di sekitar Victory Monument, sebuah tugu peringatan di persimpangan sibuk kota, dalam aksi yang diorganisir oleh United Force of the Land, sebuah koalisi aktivis nasionalis yang selama dua dekade terakhir kerap memprotes pemerintahan yang didukung keluarga Shinawatra.

Meskipun protes sebelumnya tidak langsung menjatuhkan pemerintahan, tekanan dari gerakan-gerakan ini pernah memicu intervensi hukum dan kudeta militer pada tahun 2006 dan 2014.

Krisis politik sekarang berpotensi memperburuk pemulihan ekonomi Thailand yang sudah goyah. Paetongtarn menyatakan pada hari Sabtu bahwa dirinya tidak merasa terancam oleh aksi protes ini dan telah memerintahkan aparat untuk menjamin agar demonstrasi berlangsung damai.

“Itu adalah hak rakyat, dan saya tidak akan membalas,” ujarnya.

Paetongtarn kini memimpin koalisi mayoritas yang tipis setelah Partai Bhumjaithai menarik dukungan pekan lalu, dengan alasan kekhawatiran akan hilangnya kedaulatan dan integritas Thailand menyusul bocornya rekaman percakapan telepon antara Paetongtarn dan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen.

Dalam percakapan tersebut, Paetongtarn tampak berusaha menenangkan Hun Sen dan mengkritik seorang perwira militer Thailand, yang merupakan hal tabu di negara dengan pengaruh militer yang kuat.

Dia telah meminta maaf atas komentarnya tersebut.

Saat ini, perdana menteri juga menghadapi penyelidikan hukum, setelah sekelompok senator mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi dan lembaga antikorupsi nasional untuk menyelidiki tindakannya dalam kasus kebocoran percakapan telepon.

Keputusan dari salah satu lembaga ini bisa mengakibatkan pencopotan dirinya dari jabatan.

Hun Sen, yang sebelumnya merupakan sekutu keluarga Shinawatra, melontarkan kritik publik yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Paetongtarn dan keluarganya dalam pidato televisi yang berlangsung selama berjam-jam pada hari Jumat. Dia menyerukan perubahan pemerintahan di Thailand.

Kementerian Luar Negeri Thailand menyebut pidato Hun Sen sebagai sesuatu yang “luar biasa”, namun tetap menegaskan bahwa Thailand lebih memilih jalur diplomasi untuk menyelesaikan perselisihan bilateral yang memanas.