Jakarta –
Isu mengenai kemungkinan pensiunan bank milik negara atau Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) untuk direkrut sebagai manajer di Koperasi Desa Merah Putih muncul setelah Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan ide ini dalam pertemuan dengan Komisi VI DPR RI pada Selasa, 20 Mei 2025 lalu.
Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyatakan bahwa peluang tersebut memang terbuka. Penempatan manajer baru akan dilakukan setelah struktur kelembagaan dan kegiatan usaha koperasi berjalan. Saat ini, baru tahap pembentukan pengurus yang sedang berlangsung.
“Bisa saja. Kalau manajer ini kan sekarang baru pengurus, nanti pengelolanya berikutnya. Karena unit kegiatannya pun juga belum ada aktivitasnya,” ujar Ferry di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa operasional Koperasi Desa Merah Putih baru akan dimulai pada Oktober 2025. Dengan demikian, kebutuhan akan manajer dan pengelola masih dalam tahap perencanaan.
“Koperasi Desa Merah Putih akan mulai Oktober ini, nanti akan ada pengurus dan kemungkinan tambahan pengelola, manajer-manajer,” katanya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan kesiapannya untuk membantu penyediaan sumber daya manusia guna mendukung program Koperasi Desa Merah Putih, termasuk dengan menawarkan pensiunan dari bank-bank Himbara seperti BRI, Mandiri, BTN, dan BNI.
“Kami di BUMN menawarkan bahwa banyak dari bank-bank Himbara siap memindahkan sebagian pegawainya yang mungkin akan pensiun dalam 1-2 tahun untuk masuk sebagai manajer jika memang terbuka,” ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, 20 Mei lalu.
Erick menekankan bahwa hal ini penting karena program ini memiliki skala yang sangat besar, dengan pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi desa yang akan diluncurkan secara resmi pada 12 Juni 2025.
“Kami juga akan mendampingi sistem manajemennya bila diperlukan,” tambahnya.
Bahkan, pihaknya juga siap mengalihkan agen-agen BUMN jika diperlukan untuk membantu kelangsungan koperasi.
Erick menjelaskan bahwa desain usaha koperasi desa tersebut nantinya akan dirancang sesuai kebutuhan. Misalnya koperasi simpan pinjam (KSP) atau koperasi untuk mendukung produksi pangan di daerah, seperti koperasi pupuk, koperasi peternakan, dan lainnya.
“Target awalnya, kalau tidak salah, kemarin diputuskan 80 percontohan, model ini yang kita lihat. Jadi proposal diusulkan dari koperasi itu, model bisnisnya seperti apa, misalkan koperasi peternakan,” ungkapnya.