Gambaran Kemiskinan ‘Tersembunyi’ di Nusantara

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi PANGKEP NEWS.

Pengertian kemiskinan menjadi lebih adil ketika referensi yang digunakan tidak hanya sekadar pendapatan di bawah standar, tetapi juga mencakup pencapaian di sektor strategis seperti ketimpangan, kesempatan kerja, dan kesehatan.

Pentingnya hal ini adalah karena angka kemiskinan nasional belum tentu mencerminkan pencapaian di sektor strategis lainnya. Meskipun angka kemiskinan nasional menunjukkan perbaikan, apakah itu selaras dengan sektor vital lain yang menjadi fondasi pembangunan dan pertumbuhan bangsa?

Pada tahun 2023, angka kemiskinan mencapai satu digit dengan tren penurunan dari 10,14 persen pada tahun 2021 menjadi 9,26 persen pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2023). Meskipun angka nasional cukup menggembirakan, capaian di tingkat daerah masih sangat beragam dan menunjukkan kesenjangan yang cukup tinggi.

Misalnya, tingkat kemiskinan di Provinsi Papua mencapai 26,03 persen, tertinggi di Indonesia, sementara Provinsi Bali mencatat angka terendah sebesar 4,25 persen (Badan Pusat Statistik, 2023). Ini menunjukkan tantangan pengurangan kemiskinan di tiap daerah berbeda, memerlukan kebijakan intervensi yang spesifik, bukan kebijakan seragam.

Tingkat ketimpangan pendapatan antarindividu, diukur melalui indeks gini, juga mencerminkan kemiskinan. Pada 2023, indeks gini nasional mencapai 0,388. Namun, capaian di tingkat daerah bervariasi. Provinsi Bangka Belitung mencatat angka terendah 0,245, sementara Provinsi DIY tertinggi di 0,449 (Badan Pusat Statistik, 2023).

Semakin mendekati angka 1 mengindikasikan ketimpangan tinggi, sementara mendekati 0 menunjukkan pemerataan. Kesenjangan antarprovinsi berarti distribusi pendapatan belum merata, menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi yang berkontribusi pada kemiskinan.

Kemiskinan juga terkait dengan tingkat pengangguran, karena ketidakberdayaan ekonomi menjadi faktor utama penyebab kemiskinan. Secara nasional, tingkat pengangguran menurun dari 6,49 persen pada 2021 menjadi 5,32 persen pada 2023.

Namun, kesenjangan terlihat dalam aspek sosial ekonomi, di mana pengangguran pada kaum disabilitas mencapai 10,61 persen, sementara nondisabilitas hanya separuhnya atau 5,29 persen (Badan Pusat Statistik, 2023). Tingginya angka pengangguran bagi kaum disabilitas menunjukkan keterbatasan lapangan pekerjaan dan minimnya afirmasi bagi kaum difabel untuk mandiri.

Isu lain yang berkaitan dengan kemiskinan adalah rendahnya kualitas hidup. Keterbatasan finansial mempengaruhi pemenuhan standar hidup yang layak.

Tingginya persentase anak stunting menjadi salah satu akibat dari ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pokok selama masa pertumbuhan anak. Saat ini, angka stunting nasional mencapai 21,5 persen. Beberapa provinsi memiliki capaian lebih tinggi seperti NTT 37,9 persen, Sulawesi Barat 30,4 persen, dan Sulawesi Tenggara 30 persen (Badan Pusat Statistik, 2023).

Melihat indikator lain terkait kemiskinan, kita harus lebih bijak dalam memahami arti ‘kemiskinan’. Ini menunjukkan masih ada ‘kemiskinan tersembunyi’ yang perlu dicari tahu. Upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan sudah dilakukan, tercermin dalam pengentasan kemiskinan sebagai prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

Namun, di tingkat teknis, implementasi program menjadi penentu untuk memastikan target pengurangan kemiskinan 7 persen dapat tercapai pada 2025. Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan perlu mempertimbangkan reformasi program jaminan sosial, pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah timur Indonesia, pemberdayaan UMKM dan industri kecil sebagai penggerak ekonomi rakyat, serta peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan.

Peran pemerintah diharapkan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan tingkat kemiskinan sebesar 0,8 persen. Sehingga nantinya, tidak ada lagi ‘kemiskinan tersembunyi’ karena distribusi pendapatan merata, lapangan kerja bersifat inklusif, dan pelayanan kesehatan yang mumpuni.