Prabowo Berjanji Menghapus Outsourcing, Respons dari Pemimpin Pengusaha

Jakarta, PANGKEP NEWS – Para pelaku usaha memberikan tanggapan terhadap rencana pemerintah untuk menghapus sistem outsourcing. Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengusulkan agar rencana tersebut dipertimbangkan kembali.

“Kami meminta agar dikaji kembali, karena pernyataan Presiden sangat bijak mendengarkan suara pekerja mengenai penghapusan outsourcing. Namun, perlu dicermati secara keseluruhan dan kita harus realistis memikirkan investasi. Artinya, harus ada kajian dari pihak ketiga untuk memahami permasalahan outsourcing,” kata Bob saat diwawancarai oleh PANGKEP NEWS pada Senin (11/5/2025).

Menurutnya, Indonesia seharusnya menguatkan sektor ini agar dapat bersaing dengan negara lain, sehingga menghapus tidak selalu menjadi solusi terbaik.

“Di negara lain, outsourcing juga dipraktikkan. India dikenal dengan outsourcing teknologi, Filipina dengan teleservices outsourcing. Kita pun memiliki perusahaan outsourcing kelas dunia seperti USS cleaning service. Mengapa perusahaan outsourcing kita tidak bisa naik kelas?” ujarnya.

Bob juga menambahkan bahwa menghapus sistem outsourcing bisa menimbulkan masalah baru terkait penyerapan tenaga kerja di Indonesia, karena sistem ini telah menyerap banyak pekerja.

“Kita harus melihat bahwa outsourcing biasanya melibatkan penyerahan pekerjaan dari perusahaan besar ke yang lebih kecil. Jika dihapus, apakah kita juga akan menghapus yang menengah kecil? Praktiknya memang perlu diperbaiki, jadi jangan membakar lumbungnya, tetapi tangkap tikusnya,” ujar Bob.

Sistem ini, yang telah legal sejak 2003, sudah berjalan lama, sehingga penghapusan outsourcing dapat menciptakan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha.

“Tentu saja (menimbulkan ketidakpastian), karena salah satu strategi pemerintah dalam menghadapi pelemahan ekonomi global adalah deregulasi. Jangan malah sebaliknya dengan membuat regulasi baru. Namun, kekhawatiran pekerja mengenai praktik outsourcing yang tidak benar, itulah yang harus diperbaiki,” jelas Bob.

“Pengawasan oleh pemerintah harus diperkuat, dan kami mengusulkan agar pengawasan tersebut langsung ditangani oleh pusat, bukan oleh pemerintah daerah,” lanjutnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus skema kerja outsourcing. Ia menyampaikan hal ini di hadapan ribuan pekerja pada 1 Mei lalu.

“Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mencari cara agar, jika memungkinkan, secepatnya kita dapat menghapus outsourcing,” ujar Prabowo dalam pidatonya pada Hari Buruh 2025 di Monas, Jakarta.