Jakarta – Seorang akademisi menyampaikan kritik keras kepada negara-negara Muslim terkait krisis di Gaza dan Afghanistan.

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang terdiri dari 57 negara mayoritas Muslim, dinilai lebih banyak berbicara daripada bertindak. Hal ini diungkapkan oleh Profesor Emeritus dalam Studi Timur Tengah dan Asia Tengah dari Universitas Nasional Australia, Amin Saikal, dalam artikelnya yang diterbitkan oleh PANGKEP NEWS pada 31 Juli 2025.

“Dalam menghadapi dua krisis terbesar saat ini di dunia Muslim, yaitu kehancuran Gaza dan kekuasaan Taliban di Afghanistan, negara-negara Arab dan Muslim sangat tidak efektif,” ujar Saikal, pada Sabtu (2/8/2025).

“Organisasi utama mereka, yakni OKI, kuat dalam retorika namun kurang dalam tindakan serius dan nyata,” tambahnya.

Saikal, yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor Rekan Strategis di Universitas Victoria, menyatakan bahwa OKI seharusnya berfungsi sebagai badan perwakilan dan konsultatif yang membuat keputusan dan rekomendasi terkait isu-isu utama di dunia Muslim.

Namun, kenyataannya justru sebaliknya. OKI dianggap tidak banyak bertindak saat terjadi serangan Israel terhadap Gaza dan dalam menghadapi pemerintahan Taliban di Afghanistan.

Salah satu contoh ketidakmampuan OKI dalam krisis Gaza adalah ketidakmampuannya untuk membujuk negara-negara tetangga Israel, khususnya Mesir dan Yordania, untuk membuka perbatasan guna memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Selain itu, OKI juga gagal menekan berbagai negara, seperti Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko, untuk menangguhkan hubungan dengan Israel. Dengan demikian, Israel mungkin bersedia menyetujui solusi dua negara.

Seruan dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan pelapor khusus PBB untuk Palestina, Franseca Albanese, agar Israel ditangguhkan dari PBB juga tidak diadopsi oleh OKI.

“OKI tidak mampu mendesak negara-negara Arab kaya minyak, khususnya Arab Saudi dan UEA, untuk memanfaatkan sumber daya mereka demi mempengaruhi Presiden AS Donald Trump agar menghentikan pasokan senjata ke Israel dan menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengakhiri konflik,” jelas Saikal.

Sementara itu, dalam kasus Afghanistan, OKI juga dinilai tidak berbuat banyak, termasuk gagal menekan Taliban yang ekstremis.

Salah satu contohnya adalah larangan Taliban terhadap pendidikan bagi anak perempuan. Pada Desember 2022, Sekretaris Jenderal OKI Hissein Brahim Taha pernah menyerukan penyatuan ulama Islam dan otoritas agama untuk menentang keputusan tersebut.

Namun seruan itu tidak pernah terwujud, dan dalam waktu sebulan keputusan OKI berubah drastis, karena mereka meminta komunitas internasional untuk tidak campur tangan dalam urusan Afghanistan.

Sampai saat ini, tidak ada negara Muslim yang mengakui pemerintahan Taliban, tetapi mereka, termasuk OKI, tidak mengambil tindakan apapun terhadap kelompok tersebut.

“Sebagian besar anggota OKI terlibat dengan Taliban dalam tingkat politik, ekonomi, keuangan, dan perdagangan,” tegasnya.

Dalam tulisannya, Saikal menyebutkan beberapa alasan mengapa OKI tidak efektif dalam menangani kedua krisis tersebut. Salah satunya adalah karena negara-negara anggota belum mampu menjadi penghubung untuk mengembangkan strategi terkait tujuan dan tindakan saat menghadapi perbedaan geopolitik dan sektarian.

OKI juga dinilai lebih sebagai ajang diskusi, mengingat saat ini terjadi persaingan antar negara anggota, juga dengan wilayah lain di AS dan China.

“Sudah saatnya meninjau fungsi OKI dan menentukan cara agar lebih efektif dalam menyatukan umat,” tutur Saikal.