Profil Ahmed al-Sharaa, Mantan Militan dan Pemimpin Suriah Kini Bersekutu dengan Trump

Jakarta, PANGKEP NEWS – Sejarah Timur Tengah mencatat perubahan signifikan saat Ahmed al-Sharaa, yang sebelumnya adalah anggota Al Qaeda, resmi bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Arab Saudi pada Rabu (14/5/2025).

Pertemuan ini menjadi momen penting dalam kebangkitan politik Ahmed al-Sharaa, yang sebelumnya dikenal sebagai Abu Mohammad al-Golani, pemimpin Nusra Front, cabang resmi Al Qaeda di konflik Suriah.

Pertemuan tersebut terjadi tepat setelah Trump mengumumkan penghapusan sanksi AS terhadap Suriah, yang mengubah posisi global negara itu yang telah lama terisolasi.

Setelah menguasai kekuasaan dengan menggulingkan Bashar al-Assad pada tahun 2024, Sharaa menerima dukungan AS sebagai langkah signifikan untuk menyatukan kembali negara yang terpecah dan memulihkan ekonomi yang terguncang oleh sanksi.

“Saya merasa sesak berada di istana ini. Saya terkejut dengan banyaknya kejahatan terhadap masyarakat yang berasal dari setiap sudutnya,” ungkap Sharaa dalam wawancara eksklusif dari Istana Kepresidenan di Damaskus.

Perjalanan Panjang dari Militan ke Penguasa

Sharaa, lahir di Arab Saudi dan dibesarkan dalam keluarga nasionalis Arab, pertama kali masuk ke Suriah pada awal 2000-an atas perintah Abu Omar al-Baghdadi, pemimpin Al Qaeda di Irak, untuk memperluas jaringan jihad.

Ia dikenal saat memimpin Nusra Front, dan pada tahun 2013, AS memasukkannya dalam daftar teroris, menuduhnya berencana menggulingkan Assad dan memberlakukan hukum syariah di Suriah.

Pada 2016, Sharaa memutuskan hubungan dengan Al Qaeda dan perlahan mengubah citra kelompoknya menjadi bagian dari revolusi nasional Suriah, bukan lagi gerakan jihad global.

Ketika pasukannya merebut Damaskus pada Desember 2024, ia mengganti seragam tempur dengan jas dan dasi, mengumumkan pemerintahan baru yang berjanji lebih inklusif dan adil.

Kemenangan militer Sharaa, dibantu serangan dari basis Islamis di barat laut Suriah, terjadi di tengah menurunnya dukungan Rusia dan Iran untuk Assad karena keterlibatan mereka di konflik lain. Pemerintah baru Sharaa mendapat dukungan besar dari Turki, Arab Saudi, dan Qatar, negara-negara yang selama ini bersaing dalam menentukan arah politik regional Suriah.

Namun, janji-janji reformasi Sharaa belum sepenuhnya terpenuhi. Kelompok bersenjata masih enggan menyerahkan senjata, dan konflik sektarian tetap merebak, menciptakan ketakutan di kalangan minoritas seperti Alawi dan Druze.

Di selatan, Israel memperingatkan bahwa pasukan Sharaa tidak boleh dikerahkan, dan menuduh Sharaa masih menyimpan ambisi jihad.

“Kami tidak akan membiarkan kekuatan yang berakar dari kelompok jihadis mendekati perbatasan kami atau mengancam komunitas Druze di Suriah,” tegas seorang pejabat Israel, menyusul serangan udara dekat Istana Kepresidenan Damaskus pada 2 Mei lalu.

Dari Label Teroris ke Meja Diplomasi Dunia

Tantangan besar lainnya muncul pada Maret, ketika loyalis Assad menyerang pasukan pemerintah baru di wilayah pesisir. Serangan balasan oleh milisi Islamis menewaskan ratusan warga sipil Alawi, memperparah kekhawatiran bahwa pemerintahan Sharaa hanya akan menggantikan satu bentuk otoritarianisme dengan yang lain.

Meski Sharaa menjanjikan pemilu, konstitusi sementara yang diberlakukan saat ini justru memberikan kekuasaan luas di tangannya, memicu kritik bahwa Suriah bisa kembali tergelincir ke dalam sistem pemerintahan otokratik dengan warna ideologis berbeda.

Mengenai penerapan hukum syariah, Sharaa memilih untuk tidak memberikan jawaban langsung.

“Itu adalah urusan para ahli,” katanya dalam wawancara terbaru, meski konstitusi sementara memperkuat peran syariah dalam pemerintahan.

Transformasi politik Sharaa menjadi sorotan internasional, mengingat latar belakangnya yang sangat kontroversial. Dalam wawancara terdahulu, Sharaa mengakui bahwa pada saat serangan 11 September 2001 terjadi, banyak orang di dunia Arab merasakan “ketidakadilan dari Amerika terhadap dunia Islam.”

“Siapapun yang bilang dia tidak senang saat itu, kemungkinan besar tidak jujur. Tapi tentu, orang-orang menyesali pembunuhan terhadap warga sipil tak bersalah,” ujarnya.

Sharaa juga membantah bahwa Nusra Front pernah menjadi ancaman bagi Barat, dan mengeklaim kelompoknya lebih “terukur” dalam berinteraksi dengan warga sipil dibanding ISIS.