Indonesia Resmi Serahkan Initial Memorandum ke OECD
Jakarta – Indonesia resmi menyerahkan Initial Memorandum (IM) kepada Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Dokumen ini menjadi elemen penting dalam proses aksesi OECD yang berisi evaluasi lengkap mengenai regulasi dan standar nasional Indonesia terhadap ketentuan dan standar OECD.
Penyerahan IM dilakukan secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto kepada Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann. Pertemuan ini berlangsung di Paris, Prancis pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Dewan OECD 2025, Selasa (3/6/2025).
Penyerahan dokumen tersebut menunjukkan komitmen tegas Indonesia dalam proses aksesi OECD, yang telah menjadi bagian penting dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Ini juga menandai pencapaian yang luar biasa di kawasan, dengan Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memulai aksesi dan menyerahkan IM.
“Sekretaris Jenderal Cormann sangat terkesan dengan kerja tim dan komitmen Indonesia. Saya juga menyampaikan bahwa ini adalah komitmen Bapak Presiden, Pak Prabowo, agar IM dapat diselesaikan dengan cepat dan ini adalah kerja antar pemerintahan,” ujar Menko Airlangga dalam pernyataannya, Selasa malam (3/6/2025).
Proses diskusi awal hingga persiapan aksesi Indonesia ke OECD berlangsung dalam kurun waktu yang cukup singkat. Pemerintah Indonesia mengirimkan surat niat untuk aksesi OECD pada 14 Juli 2023, dan persetujuan untuk memulai diskusi aksesi dimulai pada 20 Februari 2024.
Pada 29 Maret 2024, Peta Jalan Aksesi OECD disetujui dan diadopsi, kemudian diserahkan kepada Pemerintah Indonesia pada PTM Dewan OECD 2024 pada Mei tahun lalu.
Peta Jalan Aksesi ini mencakup 32 Bab yang menilai regulasi, standar, dan praktik nasional terhadap 240 instrumen hukum OECD di 25 bidang kebijakan. Dokumen ini menjadi dasar bagi tahap aksesi berikutnya, yaitu tinjauan teknis.
“Penyampaian memorandum awal oleh Indonesia pada Pertemuan Dewan Menteri OECD 2025 adalah momen bersejarah bagi organisasi kami, karena ini menandai dimulainya fase teknis dari proses aksesi Indonesia ke OECD,” ungkap Sekjen Cormann.
“Ini merupakan awal dari perjalanan transformasi positif yang pada akhirnya akan memberikan manfaat nyata bagi warga negara Indonesia, termasuk melalui pembukaan peluang investasi dan pertumbuhan baru serta peningkatan pendapatan dan standar hidup,” lanjut Cormann.
Selain menyerahkan IM, Menko Airlangga juga menyerahkan surat dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 28 Mei 2025 kepada Sekjen OECD yang menyatakan keinginan Indonesia untuk bergabung dalam Konvensi Anti-Suap OECD (OECD Anti-Bribery Convention) dan Kelompok Kerja Anti-Suap. Ini merupakan wujud nyata dari komitmen Indonesia untuk memperkuat tata kelola dan pemberantasan korupsi lintas negara.
Selanjutnya, Pemerintah Indonesia akan segera menyusun strategi untuk mempersiapkan aksesi ke dalam konvensi ini.
OECD adalah organisasi internasional yang saat ini memiliki 38 negara anggota, di mana 87% di antaranya merupakan negara maju. Para anggotanya mewakili 46% PDB dunia dan 70% perdagangan global. Keanggotaan Indonesia di OECD diharapkan memberikan dampak positif, termasuk memacu transformasi struktural menuju Visi Indonesia Emas 2045 dan memperkuat posisi Indonesia di pentas global.
Sebagai bentuk dukungan aksesi Indonesia, Sekjen Cormann dijadwalkan kembali mengunjungi Jakarta pada 26-28 Oktober 2025. Kunjungan ini bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, yang merupakan kesempatan tepat untuk menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan pemuda Indonesia dalam agenda reformasi menuju keanggotaan OECD.
Di antara para pejabat yang hadir dalam penyerahan IM tersebut adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Mohamad Oemar, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Ferry Ardiyanto.
