Sri Mulyani Teruskan Kebijakan Penghematan Anggaran di 2026, 15 Item Ini Diperketat!

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap menjalankan strategi penghematan anggaran pada tahun 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025.

PMK 56/2025 yang disahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 29 Juli 2026 dan berlaku mulai 5 Agustus 2025 memuat sejumlah item belanja negara yang perlu dihemat oleh setiap kementerian atau lembaga (K/L).

“Untuk mewujudkan pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu dilakukan langkah-langkah efisiensi belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan tetap memperhatikan prioritas anggaran sesuai arahan Presiden,” demikian bunyi bagian menimbang PMK 56/2025.

Dalam pasal 3 PMK 46/2025 disebutkan bahwa untuk menjalankan efisiensi anggaran belanja K/L, Menteri Keuangan menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing berdasarkan kebijakan efisiensi yang ditetapkan oleh Presiden.

Besaran efisiensi belanja untuk setiap K/L ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari total belanja per item per jenis belanja. Jenis belanja ini mencakup belanja barang, belanja modal, dan/atau jenis belanja lainnya sesuai arahan Presiden.

Item belanja dalam belanja barang dan belanja modal yang dapat diefisiensikan terdiri dari 15 item, berikut rinciannya:

alat tulis kantor;
kegiatan seremonial;
rapat, seminar, dan sejenisnya;
kajian dan analisis;
diklat dan bimtek;
honor output kegiatan dan jasa profesi;
percetakan dan souvenir;
sewa gedung, kendaraan, dan peralatan;
lisensi aplikasi;
jasa konsultan;
bantuan pemerintah;
pemeliharaan dan perawatan;
perjalanan dinas;
peralatan dan mesin; dan
infrastruktur.

“Menteri Keuangan dapat melakukan penyesuaian item belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan arahan Presiden,” sebagaimana disebutkan dalam ayat 5 pasal 3 PMK 56/2025.

Pelaksanaan efisiensi anggaran ini nantinya akan mengubah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA setiap K/L menjadi dua bentuk. Pertama berupa Pagu Efektif; dan kedua berupa pagu anggaran yang diblokir berdasarkan hasil efisiensi anggaran.