Sri Mulyani Jelaskan ‘Peran Penting’ yang Dorong Ekonomi Tumbuh 5,12%

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kontribusi pemerintah melalui APBN dalam mendukung kemajuan ekonomi. Menurutnya, peran APBN ini berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12% secara tahunan (year on year/yoy).

“Ini adalah pertumbuhan yang terjadi meskipun dinamika global menghadirkan ketidakpastian,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers mengenai realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025, Selasa (5/8/2025).

Sri Mulyani juga menyatakan bahwa pemerintah akan terus mengoptimalkan perannya untuk mendukung perekonomian melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi APBN.

Menurutnya, ketika muncul persepsi akan melemahnya ekonomi, pemerintah menggunakan APBN untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan optimisme.

Buktinya, dengan sejumlah stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah, konsumsi rumah tangga berhasil tumbuh 4,97% pada kuartal II-2025. Pertumbuhan konsumsi ini didorong oleh belanja di sektor transportasi dan restoran.

“Pengeluaran masyarakat, terutama untuk transportasi dan restoran, sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, terutama saat libur sekolah, yang menjadi sasaran pemerintah untuk menstimulus kegiatan melalui berbagai insentif,” ujar Sri Mulyani.

Stimulus terkait mobilitas ini termasuk diskon tarif transportasi, mulai dari kereta api, bus antar kota, hingga pesawat. Selama libur Lebaran hingga libur sekolah, pemerintah memberikan diskon dengan menurunkan PPN pada tarif transportasi. Pemerintah juga menurunkan tarif tol selama periode tersebut.

“Diskon tarif transportasi yang dihasilkan dari penurunan PPN mampu menstimulasi perekonomian dengan dukungan APBN,” tegasnya.

Ia mengklaim bahwa insentif ini memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga daya beli masyarakat. Selain diskon transportasi dan tarif tol, pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah (BSU). Sri Mulyani menjelaskan bahwa insentif ini memberikan efek berganda pada konsumsi rumah tangga.

Selain itu, konsumsi rumah tangga juga didorong oleh pencairan gaji ke-13 PNS pada kuartal II-2025.

“BSU ini langsung masuk ke akun masing-masing pekerja formal dan tentu saja menciptakan efek berantai melalui konsumsi rumah tangga. Selain itu, pada kuartal ke-2 dilakukan pencairan gaji ke-13 yang nilainya cukup signifikan, lebih dari Rp 37 triliun,” kata Sri Mulyani.