Jakarta –
Dalam situasi negosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) untuk menyelesaikan masalah tarif timbal balik yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump kepada Indonesia sebesar 32%, ada banyak negara lain yang juga mengajak Indonesia untuk memperkuat hubungan dagang mereka.
Sebagai contoh, dengan Uni Eropa, saat ini sedang berlangsung proses penyelesaian perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA). Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam kerangka kerja sama Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) serta BRICS.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa percepatan penyelesaian kesepakatan perdagangan ini adalah efek positif dari tarif timbal balik yang dikenakan AS kepada negara-negara mitra dagang utamanya.
“Ini sebenarnya mungkin sisi positif dari meningkatnya diskusi seperti Indonesia dengan Eropa, kita juga melakukan hal yang sama dengan China,” ujar Sri Mulyani dalam program First On PANGKEP NEWS, dikutip Senin (28/4/2025).
Percepatan pembahasan kesepakatan kerja sama ini ditegaskan bukan berarti Uni Eropa dan China menjadi lebih penting bagi Indonesia dibanding AS, melainkan sebagai respons terhadap dampak perang dagang yang dilancarkan Presiden AS Donald Trump, yang berpotensi menghambat kegiatan ekspor impor serta pertumbuhan ekonomi.
Walaupun, menurut Sri Mulyani, porsi dagang Indonesia dengan AS sebenarnya sangat kecil, hanya sekitar 2% dari produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, porsi ekspor terhadap total PDB juga hanya 20%.
“Namun, ini tidak berarti apa yang terjadi tidak penting. Hal ini tidak hanya mempengaruhi Indonesia, tetapi juga kawasan ini dan dunia. Banyak negara mulai melihat cara untuk mendiversifikasi tujuan ekspor dari Amerika Serikat,” tambah Sri Mulyani.
Oleh karena itu, semua negara di dunia ini harus mendiversifikasi mitra dagang mereka, setelah AS bersikap lebih proteksionis di bawah kepemimpinan Trump. Indonesia pun menjadi bagian dari diversifikasi ini, yang membuatnya diundang oleh negara-negara lain untuk mempercepat kesepakatan perdagangan komprehensif.
“Jadi ini adalah pemicu yang mungkin menjadi sisi positif, banyak pembahasan tentang perjanjian perdagangan yang sebelumnya tertunda atau belum mencapai kemajuan, kini mereka berpikir bahwa kita memang harus membuat kemajuan, kita benar-benar harus mencapai kesepakatan karena alternatifnya adalah tidak ada,” tegas Sri Mulyani.
Ketua tim negosiasi tarif timbal balik AS, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyatakan hal serupa yang diungkapkan Sri Mulyani.
Dia mengatakan, meskipun negosiasi tarif dengan AS terus berlangsung, pemerintah tetap harus menjalin kerja sama dengan negara lain untuk diversifikasi tujuan perdagangan sebagai pasar alternatif.
“Indonesia baru saja bergabung dengan BRICS dan ini juga menjadi akses pasar baru dan juga aksesi Indonesia dalam CPTPP. Nah, ini akan membuka pasar baru, baik itu di Inggris, kemudian Meksiko, dan beberapa negara Amerika Latin lainnya,” ujar Airlangga saat konferensi pers tentang perkembangan negosiasi dagang Indonesia-AS, Jumat.
Dengan Eropa, Airlangga menambahkan, pembahasan IEU-CEPA yang telah terkatung-katung selama 8 tahun atau sejak dimulai pada 18 Juli 2016 kini dipercepat oleh komisionernya.
“Kami telah berkomunikasi dengan Komisioner IEU-CEPA dan mereka sekarang sangat terbuka serta ingin agar IEU-CEPA ini segera diselesaikan. Ini adalah perubahan yang cukup signifikan,” ujar Airlangga.