Bukan Hanya Uang Saku Rapat, Uang Pulsa PNS Pun Ditiadakan!

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi menetapkan Standar Biaya Masukan (SBM) 2026 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 tahun 2025. Dengan peraturan ini, sejumlah satuan biaya yang biasanya diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dihapus.

Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, Lisbon Sirait, menjelaskan bahwa kebijakan SBM ini rutin ditetapkan untuk menyesuaikan beberapa satuan biaya agar lebih sesuai dengan kondisi pasar yang sebenarnya, sambil tetap mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kementerian Keuangan berkomitmen untuk menjaga keuangan negara dan APBN tetap sehat dan kredibel.

Beliau menambahkan bahwa menjaga efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran juga ditentukan oleh standar biaya yang menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran.

“Oleh karena itu, penggunaan anggaran tidak hanya difokuskan pada pencapaian target (output) tetapi juga pada sisi input. Penyusunan kebijakan standar biaya masukan (SBM) yang semakin berkualitas menjadi salah satu pilar dalam mencapai efisiensi alokasi,” ujar Lisbon dalam jumpa pers, Senin kemarin (3/6/2025).

Berlandaskan arahan ini, beberapa satuan biaya dalam SBM 2026 dihapus maupun dikurangi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Lisbon juga mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan telah memutuskan untuk menghapus biaya paket data dan komunikasi bagi para PNS. Keputusan ini diambil karena kebijakan biaya paket data sudah tidak relevan dengan kebutuhan para PNS di Kementerian-Lembaga maupun pemerintah daerah saat ini.

Sebelumnya, satuan biaya paket data ini diberikan untuk mendukung kegiatan para abdi negara selama pandemi Covid-19.

“Penghapusan biaya komunikasi ini dilakukan karena pada masa Covid-19, biaya untuk komunikasi, terutama untuk rapat online, memang disediakan. Namun, saat ini biaya tersebut sudah tidak relevan lagi,” tegas Lisbon.

Selain biaya paket data, uang saku rapat juga dihapus. Pada tahun ini, pemerintah memutuskan untuk meniadakan uang saku rapat setengah hari.

“Jadi, uang saku per hari hanya diberikan untuk rapat yang memerlukan menginap atau yang bersifat full board. Dengan demikian, pemberian uang saku atau uang harian hanya untuk kegiatan yang memerlukan penginapan,” jelas Lisbon.