Thailand Bergejolak, PM Cantik Didesak untuk Mundur

Jakarta, PANGKEP NEWS – Kerumunan besar warga Thailand melakukan aksi protes di depan Gedung Pemerintah di Bangkok, Kamis. Banyak dari mereka mengenakan kaus kuning, yang menjadi simbol loyalitas terhadap monarki, dan menuntut Perdana Menteri (PM) Paetongtarn Shinawatra untuk mengundurkan diri dari posisinya.

Ketidakpuasan publik dipicu oleh bocornya rekaman percakapan telepon antara Paetongtarn dan mantan PM Kamboja, Hun Sen. Dalam rekaman itu, Paetongtarn menyebut komandan militer di timur laut Thailand sebagai musuh dan menyapa Hun Sen dengan sebutan “paman”, yang dianggap merendahkan institusi militer dan menimbulkan ketegangan diplomatik.

“Saya merasa sangat kecewa setelah mendengar rekaman audio itu,” ujar Kanya Hanotee (68), seorang pekerja di kuil, dalam sebuah wawancara pada Jumat (20/6/2025).

“Dia tidak memiliki kemampuan negosiasi. Siapa dia sebenarnya? Negara ini bukanlah miliknya,” tambah Kanya.

Aksi protes ini juga diperburuk oleh keluarnya Partai Bhumjaithai dari koalisi pemerintahan. Partai mitra utama tersebut menuduh Paetongtarn merusak negara dan menghina kehormatan militer.

Para demonstran mengibarkan bendera Thailand dan membawa plakat bertuliskan “pengkhianat”. Teriakan “Keluar!” dan “Pergi ke neraka!” terdengar di tengah pengamanan ketat dari polisi antihuru-hara.

“Saya tidak mendukung partai politik manapun. Yang saya tahu hanyalah bahwa saya tidak suka Thaksin dan keluarganya. Semua politisi kita korup,” kata Kaewta (62), seorang ibu rumah tangga dari Bangkok yang turut serta dalam protes tersebut.

Paetongtarn, putri dari Thaksin Shinawatra, menjadi simbol lanjutan dari dinasti politik yang telah memecah belah politik Thailand selama dua dekade terakhir. Gerakan “Kaus Kuning” yang konservatif dan pro-kerajaan sering kali bentrok dengan kelompok pendukung Thaksin, “Kaus Merah”.

Mek Sumet (59), penjual alat listrik yang pernah ikut menduduki Bandara Don Mueang tahun 2008, mengatakan, “Kekuasaan telah diwariskan dari ayahnya ke bibinya, dan sekarang ke dia. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, bukan negara.”

Dengan latar belakang sejarah panjang kudeta di Thailand, yang terjadi lebih dari selusin kali sejak 1932, keretakan politik saat ini memicu kekhawatiran akan terulangnya pengambilalihan kekuasaan oleh militer.

Bahkan, sebagian demonstran secara terbuka mendukung opsi tersebut. “Saya ingin militer mengambil alih kendali,” ujar Kanya. “Kami berpikir untuk jangka panjang. Itu akan berdampak positif bagi negara.”

(sef/sef)