Jakarta, PANGKEP NEWS
Jakarta, PANGKEP NEWS – Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, menyampaikan kritik terhadap beberapa revisi undang-undang yang menurutnya telah mengurangi kewenangan otonomi daerah, terutama di tingkat kabupaten dan kota. Ia menegaskan bahwa perubahan ini berpengaruh langsung pada kemampuan daerah untuk mengelola wilayah laut dan menangani masalah nelayan lokal.
Masinton menjelaskan bahwa kehilangan kewenangan ini dirasakan nyata ketika nelayan tradisional mengeluhkan praktik penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing. Daerah, yang sebelumnya memiliki wewenang untuk menindak di wilayah perairan, sekarang hanya bisa menyaksikan tanpa daya.
Ia memberikan contoh bagaimana pelaku illegal fishing sering memodifikasi alat dan teknik mereka untuk menghindari pengawasan. Sementara itu, pemerintah kabupaten hanya dapat mengoordinasikan masalah ini dengan instansi vertikal atau lembaga yang memiliki wewenang, seperti dinas kelautan provinsi atau aparat pusat.
Tonton dialog antara Dina Gurning dan Bupati Tapanuli Tengah Sumatera Utara, Masinton Pasaribu, dalam Program Nation Hub PANGKEP NEWS, Jumat (04/07/2025).
About the Author
