Jakarta, PANGKEP NEWS

Ratusan warga Thailand memenuhi jalanan di pusat kota Bangkok pada hari Sabtu (28/6) untuk mendesak Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra agar mengundurkan diri. Aksi ini merupakan wujud kemarahan masyarakat atas sengketa perbatasan yang semakin memanas dengan Kamboja.

Demonstrasi ini menjadi yang terbesar sejak Paetongtarn dan partai Pheu Thai memegang kuasa pada tahun 2023. Tekanan terhadap Paetongtarn (38) semakin meningkat, di tengah usahanya untuk memulihkan ekonomi yang lesu dan menjaga stabilitas koalisi pemerintah yang rapuh, menjelang potensi mosi tidak percaya bulan depan.

Aksi di kawasan Victory Monument ini dipimpin oleh kelompok United Force of the Land, yang dikenal sebagai kumpulan aktivis nasionalis dan sering menggalang protes terhadap pemerintahan yang berhubungan dengan keluarga Shinawatra selama dua dekade terakhir.

Ketegangan politik ini muncul setelah rekaman percakapan bocor antara Paetongtarn dan mantan PM Kamboja Hun Sen. Dalam rekaman tersebut, Paetongtarn terlihat mencoba menyenangkan Hun Sen sekaligus mengkritik perwira tinggi militer Thailand, yang memicu kemarahan dari sejumlah pihak, termasuk militer dan kelompok konservatif.

Akibatnya, Partai Bhumjaithai, yang sebelumnya menjadi mitra koalisi, menarik dukungannya. Kini, Paetongtarn hanya memiliki mayoritas tipis di parlemen dan bisa menghadapi mosi tidak percaya saat sidang dimulai kembali minggu depan, demikian dilaporkan oleh Reuters, Sabtu (28/6/2025).

Selain itu, Paetongtarn juga tengah dalam penyelidikan oleh Mahkamah Konstitusi dan badan antikorupsi nasional. Jika terbukti bersalah, dia bisa diberhentikan dari jabatannya.

Meski demikian, Paetongtarn tetap tenang. “Itu hak rakyat untuk menyampaikan pendapat. Saya tidak akan membalas,” ujarnya.

Hun Sen, yang sebelumnya dikenal dekat dengan keluarga Shinawatra, bahkan secara terbuka mengkritik Paetongtarn melalui pidato panjang di televisi.

Kementerian Luar Negeri Thailand menyebut pidato tersebut sebagai “luar biasa” dan menegaskan bahwa pihaknya akan memilih jalur diplomasi untuk menyelesaikan sengketa dengan Kamboja.