Xi Jinping Adakan Sayembara untuk Tangkap Warga Taiwan, Ini Hadiahnya

Jakarta – Pemerintahan Xi Jinping mengumumkan sayembara bagi masyarakat China untuk menangkap 20 orang yang dituduh sebagai hacker dari militer Taiwan.

Minggu lalu, Biro Keamanan Publik di Guangzhou, China, melaporkan temuan serangan hacker yang diduga merupakan bagian dari Komando Pasukan Elektronik, Komunikasi, dan Informasi Taiwan.

Lembaga tersebut bahkan mempublikasikan foto, nama, dan kartu identitas Taiwan dari 20 pelaku yang telah diidentifikasi. Biro tersebut menawarkan hadiah lebih dari US$1.000 (Rp16,3 jutaan) bagi penangkapan para hacker tersebut.

Pada Rabu (11/6), Kantor Urusan Taiwan di China menyatakan bahwa pemerintahan Xi Jinping akan menyelidiki masalah ini hingga tuntas dan tidak akan bersikap lembek.

China juga berencana menggunakan jalur hukum untuk menindak aktivitas peretasan dari Taiwan.

Pada Rabu malam (11/6), Komando Pasukan Elektronik Kementerian Pertahanan Taiwan menanggapi insiden ini. Lembaga tersebut menuduh China terus-menerus menggunakan insiden peretasan siber fiktif untuk memutarbalikkan fakta.

Menurut konstitusi Taiwan, China tidak memiliki yuridiksi hukum atas pulau tersebut dan hukumnya tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap rakyat Taiwan.

“Komunis China telah memanfaatkan hukum dan peraturan domestik mereka untuk memanipulasi opini publik secara sistematis, dengan tujuan memperluas yurisdiksi dan merusak moral militer kami,” demikian bunyi pernyataan pemerintah Taiwan.

“Pejabat pemerintah dan personel militer di Komando Pasukan Elektronik, Komunikasi, dan Informasi Taiwan tidak akan terpengaruh oleh insiden ini. Kami akan terus melindungi batas digital dan memastikan keamanan nasional melalui pertahanan informasi yang kuat,” tambahnya.

Taiwan berulang kali menuduh China melakukan peretasan terhadap pemerintahnya. Selain itu, China juga disebut menyebarkan berita bohong melalui media sosial untuk merusak kredibilitas pemerintah Taiwan.

China menganggap Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai bagian dari wilayahnya. Dalam 5 tahun terakhir, China telah meningkatkan tekanan militer dan politik terhadap pulau tersebut. Pemerintah Taiwan dengan tegas menolak klaim kedaulatan Beijing.