Tiga Desa di Lombok Tengah Dinilai dalam Panselda PJA 2025

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menunjukkan dedikasinya dalam menciptakan desa dan kelurahan yang sadar hukum di wilayah ini. Langkah ini sejalan dengan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Daerah (Panselda) dalam ajang Pemilihan Desa/Kelurahan Sadar Hukum tahun 2025.

Melalui program ini, tiga desa di Lombok Tengah menjadi fokus penilaian. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa, yang mana diharapkan dapat membentuk masyarakat yang lebih patuh terhadap aturan dan regulasi yang berlaku.

Isu-isu yang diangkat dalam penilaian ini meliputi kepatuhan terhadap hukum, partisipasi masyarakat dalam kegiatan hukum, serta inovasi desa dalam mempromosikan kesadaran hukum. Dengan adanya penilaian ini, diharapkan desa-desa tersebut dapat menjadi contoh bagi desa lainnya dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum di kehidupan sehari-hari.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat sistem hukum dari tingkat desa, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.