Pemanfaatan Flare Gas untuk Masa Depan Energi Berkelanjutan

Catatan: Artikel ini merupakan opini penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi PANGKEP NEWS.

Di berbagai lokasi minyak dan gas Indonesia, malam hari sering dihiasi dengan nyala api oranye yang menjulang dari flare stack. Fenomena ini bukanlah lambang kemajuan, tetapi lebih kepada cerminan sumber daya yang terbuang dan kesempatan ekonomi yang terlewatkan.

Pembakaran gas buang, atau flare gas, di sektor eksplorasi migas Indonesia masih menjadi ironi dalam konteks energi nasional. Di satu sisi, pemerintah tengah mendorong peralihan ke energi rendah karbon. Namun, di sisi lain, jutaan meter kubik gas dibakar setiap tahun, melepaskan emisi karbon dan mengabaikan potensi pendapatan yang seharusnya bisa diraih.

Berdasarkan data satelit dari World Bank Global Gas Flaring Reduction, Indonesia masih membakar sekitar 1,7 miliar meter kubik gas setiap tahun. Jumlah ini setara dengan 162 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), cukup untuk menerangi setengah juta rumah tangga.

Jika gas ini dijual dengan harga konservatif enam dolar AS per juta BTU, nilainya bisa mencapai US$ 360 juta. Belum lagi jika dihitung dengan kredit karbon akibat penghindaran emisi sekitar sembilan juta ton CO₂, potensi nilai tambahnya bisa meningkat puluhan juta dolar lebih.

Flaring bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga masalah pengelolaan sumber daya. Di tengah defisit pasokan gas domestik dan tekanan fiskal dari subsidi energi, gas yang dibiarkan terbakar adalah peluang ekonomi yang hilang.

Pemerintah sebenarnya telah memulai reformasi melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 30 Tahun 2021, yang mewajibkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) menawarkan gas suar kepada pasar atau pihak ketiga dengan harga dan mekanisme seleksi yang disetujui oleh menteri.

Peraturan ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam inisiatif global Zero Routine Flaring 2030, yang juga diikuti oleh negara-negara lain seperti Norwegia dan Kazakhstan, serta sejumlah perusahaan migas global. Regulasi ini menyediakan landasan hukum yang kuat dan membuka pintu bagi teknologi baru serta model bisnis yang dapat mendorong monetisasi flare gas.

Di lapangan, berbagai inisiatif mulai menunjukkan kemajuan positif. Pertamina, misalnya, telah menjalankan proyek flare gas-to-power di beberapa wilayah kerja, menggantikan genset diesel dengan turbin mikro berbasis gas buang. ExxonMobil di Blok Cepu bahkan hampir sepenuhnya menghilangkan flaring rutin dengan memanfaatkan gas buang untuk bahan bakar fasilitas dan injeksi reservoir.

Agar dampaknya lebih luas, diperlukan skema monetisasi yang lebih komprehensif. Di era ekonomi digital, kebutuhan untuk pembangkit listrik berskala kecil dan stabil (base-load) semakin meningkat, terutama untuk pusat data dan fasilitas komputasi intensif seperti tambang kripto. Dengan kapasitas antara satu hingga dua puluh megawatt, flare gas dapat menjadi sumber energi lokal untuk infrastruktur digital di daerah terpencil tanpa membebani jaringan utama PLN.

Bagi lapangan migas yang jauh dari jaringan pipa, teknologi seperti modular CNG, mini-LNG, hingga mini-GTL kini semakin layak secara komersial. Pemerintah telah merencanakan pembangunan terminal mini-LNG di wilayah timur Indonesia, seperti Sulawesi dan Maluku, yang dapat memanfaatkan flare gas untuk menggantikan solar di klaster smelter nikel.

Kombinasi antara pengurangan emisi, penghematan subsidi, dan penurunan biaya bahan bakar industri memberikan efek berlapis: lingkungan yang lebih bersih, anggaran negara yang lebih efisien, dan hilirisasi mineral yang lebih kompetitif. Selain itu, LPG splitter berbasis gas buang juga berpotensi memperkuat pasokan elpiji rumah tangga, mengurangi ketergantungan impor.

Dari sisi fiskal, manfaat dari pemanfaatan flare gas sangat nyata. Pertama, penjualan gas atau produk turunannya akan menambah PPh Badan dan bagi hasil migas. Kedua, perusahaan dapat menghindari pajak karbon yang dikenakan sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 (UU HPP) sebesar Rp30 per kilogram CO₂, setara penghematan Rp270 miliar untuk sembilan juta ton CO₂. Ketiga, proyek pengurangan flaring berpotensi menghasilkan kredit karbon yang nilainya bisa mencapai US$ 30 per ton CO₂ menjelang 2040.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa kombinasi regulasi ketat dan insentif fiskal dapat mendorong perubahan. Norwegia, misalnya, telah melarang flaring rutin sejak 1971 dan berhasil menurunkan emisi gas buang hingga 80% melalui skema penalti karbon dan kewajiban pemanfaatan. Kazakhstan menerapkan gas recovery plan sebagai syarat pengembangan lapangan dan berhasil memangkas flaring sebesar 75% dalam satu dekade.

Pelajaran yang dapat diambil Indonesia cukup jelas. Pertama, target zero flaring sebaiknya dijadikan indikator kinerja utama (KPI) dalam kontrak gross-split migas, bukan sekadar kesukarelaan. Kedua, insentif seperti royalty credit dapat diberikan untuk kontraktor yang memanfaatkan gas buang menjadi listrik bagi wilayah 3T, selaras dengan rencana pengembangan mini-grid PLN.

Ketiga, Otoritas Jasa Keuangan dapat memasukkan proyek flare-to-power sebagai bagian dari taksonomi pembiayaan hijau agar mendapat akses kredit lebih murah dan jangka waktu lebih panjang.

Selain itu, keberadaan pasar karbon domestik yang kuat juga menjadi kunci. Dengan mempercepat pengoperasian IDXCarbon dan memperjelas metode verifikasi proyek flare reduction, pelaku industri akan memiliki dasar valuasi yang lebih kredibel dan dapat memfasilitasi penjualan kredit karbon lintas sektor secara efisien.

Pada akhirnya, memadamkan nyala flare bukan hanya soal penghematan atau kewajiban iklim global. Ini adalah strategi industrialisasi baru berbasis efisiensi sumber daya. Flare gas yang dulu dianggap limbah kini dapat diubah menjadi sumber energi yang terjangkau, penghasil devisa, bahan baku industri, dan alat diplomasi lingkungan.

Empat dekade lalu, Indonesia berhasil mentransformasi gas asosiasi dari Arun menjadi LNG yang mengubah posisi negara di pasar energi dunia. Kini, di era transisi energi, transformasi berikutnya dapat dimulai dari langkah yang lebih kecil namun tak kalah strategis: mematikan obor di atas sumur dan menyalakan peluang baru bagi daerah, APBN, dan reputasi Indonesia sebagai pemimpin energi bersih di kawasan.

Sudah waktunya api itu padam, dan cahaya baru dari nilai tambah energi menyinari lebih banyak wilayah Indonesia.