Koalisi Terancam, Netanyahu Ditinggalkan Mitra di Parlemen

Jakarta, PANGKEP NEWS – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini menghadapi krisis politik yang signifikan setelah partai ultra-Ortodoks United Torah Judaism (UTJ) memutuskan untuk keluar dari koalisi pemerintahannya.

Menurut laporan Associated Press pada Rabu (16/7/2025), tindakan UTJ ini menjadi pukulan berat yang dapat menyebabkan runtuhnya pemerintahan Netanyahu serta menyulitkan upaya gencatan senjata di Gaza.

UTJ menarik dukungan karena ketidaksepakatan terkait rancangan undang-undang yang akan menghapus pengecualian wajib militer bagi siswa sekolah agama, yang merupakan kewajiban bagi sebagian besar warga Yahudi Israel.

“Ancaman terhadap pemerintahan lebih serius dari sebelumnya,” ungkap Shuki Friedman, Wakil Presiden Jewish People Policy Institute di Yerusalem.

Setelah UTJ meninggalkan koalisi, Netanyahu kini hanya memiliki 61 dari 120 kursi di Knesset, membuatnya semakin bergantung pada partai sayap kanan yang menolak kompromi, terutama terkait perdamaian dengan Hamas.

Jika partai ultra-Ortodoks lainnya juga hengkang, Netanyahu bisa kehilangan mayoritas dan berhadapan dengan pemerintahan minoritas yang hampir tidak bisa bergerak.

Prosedur pemilu dini masih belum dapat dilakukan oleh oposisi hingga akhir tahun. Namun, jika koalisi terus melemah dan tekanan publik meningkat, Netanyahu mungkin akan mempercepat pemilu dari jadwal awal Oktober 2026.

Di tengah berbagai tekanan politik, kasus hukum, dan ketegangan militer, posisi Netanyahu semakin terjepit. Jika ia gagal menjaga keseimbangan antara tuntutan koalisi dan tekanan internasional, pemilu dini bisa menjadi tidak terhindarkan.

Guncangan di Tengah Tekanan Gencatan Senjata

Perpecahan ini terjadi di tengah negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. AS, di bawah pemerintahan Trump, terus mendesak Israel untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari satu setengah tahun. Namun, sekutu keras Netanyahu menuntut agar perang dilanjutkan sampai Hamas benar-benar dihancurkan.

Gayil Talshir, seorang analis politik dari Universitas Ibrani Yerusalem, mengatakan Netanyahu mungkin akan memanfaatkan masa gencatan senjata sementara yang diusulkan selama 60 hari untuk mengalihkan perhatian publik dan memperbaiki citra politiknya.

“Netanyahu mungkin akan menggunakan waktu ini untuk mendorong kesepakatan normalisasi dengan negara-negara Arab sebagai amunisi elektoral,” ungkapnya.