Jakarta –

Lonjakan kasus kriminalitas di sektor ekonomi belakangan ini ternyata menunjukkan adanya kaitan dengan tekanan finansial yang dialami masyarakat Indonesia saat ini.

Beberapa kasus yang terungkap, seperti penemuan ‘pabrik’ uang palsu di Perumahan Griya Melati 1 RT 03 RW 13, Kelurahan Bubulak, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, serta tindakan Sekar Arum Widara, mantan aktris yang terlibat dalam distribusi uang palsu, menjadi sorotan.

Selain itu, kasus premanisme seperti pungutan liar oleh ormas-ormas yang banyak dikeluhkan oleh pengusaha dan pekerja juga dianggap sebagai salah satu penghambat investasi di Indonesia.

“Hubungannya cukup linear, berbagai penelitian juga menunjukkan itu,” ujar Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita kepada PANGKEP NEWS, Kamis (17/4/2025).

“Jika kondisi ekonomi memburuk, pendapatan masyarakat tertekan, peluang kerja berkurang, pengangguran bertambah, dan tingkat kemiskinan naik, maka tingkat kriminalitas juga meningkat,” tegasnya.

Data sepanjang tahun lalu menunjukkan tekanan ekonomi pada masyarakat, seperti menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia serta daya beli yang terus melemah.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2019, kelas menengah di Indonesia mencapai 57,33 juta orang atau 21,45% dari total penduduk. Namun, pada 2024, angkanya turun menjadi 47,85 juta orang atau 17,13%.

Penurunan jumlah kelas menengah ini sejalan dengan meningkatnya data pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan, sepanjang 2024, jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 77.965 orang, meningkat 20,21% dibandingkan 2023 yang berjumlah 64.855 orang.

Tanda-tanda masalah daya beli masyarakat juga terlihat dari Indeks Penjualan Riil (IPR) per Maret 2025 yang hanya tumbuh 0,5% ke level 236,7.

Di sisi lain, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dari Bank Indonesia menunjukkan penurunan selama tiga bulan pertama tahun ini. Pada Maret 2025, indeks ini hanya 121,1, turun dari Februari 126,4, dan Januari 127,2.

“Negara yang mengalami kemerosotan ekonomi cenderung memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi,” kata Ronny.

“Oleh karena itu, kemungkinan besar ada hubungan positif antara stagnasi ekonomi, pendapatan masyarakat yang memburuk, berkurangnya kesempatan kerja, dan menurunnya daya beli, yang secara logis berkontribusi pada peningkatan kriminalitas, termasuk peredaran uang palsu,” jelasnya.

Hal serupa diungkapkan oleh Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana. Ia menyatakan bahwa kesulitan likuiditas ekonomi baru-baru ini, terutama akibat suku bunga tinggi, dapat mendorong orang untuk mengambil jalan pintas melalui kegiatan kriminalitas, seperti kasus uang palsu, demi memenuhi kebutuhan.

“Dalam kondisi suku bunga tinggi, uang menjadi lebih sulit didapatkan oleh masyarakat, sehingga mendorong sebagian orang untuk mencari jalan pintas menggunakan uang palsu,” tegas Andri.

Masalah premanisme ormas juga menjadi perhatian Wakil Presiden periode ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla. Ia menyebutkan bahwa masalah ini timbul karena sulitnya mendapatkan pekerjaan formal di Indonesia saat ini.

Merujuk data terbaru BPS per Agustus 2024, pekerja di sektor informal masih mendominasi, yaitu 57,95%. Sementara sisanya, 42,05%, bekerja di sektor formal.

“Itu bukan karena ormas ingin melakukan sesuatu, tapi karena mereka menganggur,” ujar JK dalam program Koneksi Cuap Cuap Cuan PANGKEP NEWS, dikutip Rabu (16/4/2025).

Wakil presiden di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo tersebut juga menyatakan bahwa rendahnya penyerapan tenaga kerja di Indonesia menjadi penyebab munculnya ormas. Para penganggur akhirnya memilih untuk berkelompok dan melakukan pungutan liar demi memenuhi kebutuhan hidup.

“Kalau mereka semua punya pekerjaan, tidak akan ada ormas di jalan. Itu masalahnya,” ucap politikus senior Partai Golkar itu.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode Agustus 2024 mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,47 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,91%, sedikit lebih tinggi dari periode Februari 2024 yang sebesar 4,82% dengan jumlah 7,2 juta orang pengangguran.

“Jadi solusinya bukan menangkap mereka, tetapi membuka lapangan pekerjaan. Semakin banyak pengangguran, semakin banyak pula ormas semacam itu,” tutur JK.