Anggaran 2026 Rp 70,8 T Tidak Cukup, Menteri PU Ajukan Tambahan Rp 68 T

Jakarta, PANGKEP NEWS – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyatakan bahwa anggaran indikatif kementeriannya untuk tahun 2026 telah ditetapkan pada angka Rp70,86 triliun. Namun, menurutnya, jumlah ini belum mencukupi untuk melaksanakan berbagai program strategis, terutama yang berkaitan dengan pencapaian swasembada pangan nasional.

Pada 15 Mei 2025, kami menerima pagu indikatif untuk tahun 2026 sebesar Rp70,86 triliun berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas, ungkap Dody dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Dari total ini, alokasi terbesar akan diberikan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp31,8 triliun, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Rp20,5 triliun, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Rp13,53 triliun, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Rp4,11 triliun.

Untuk Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal, serta beberapa Direktorat Jenderal lainnya, dialokasikan sekitar Rp900 miliaran, katanya.

Menurut Dody, fokus program pada 2026 tetap sama seperti tahun sebelumnya, yaitu konservasi jalan dan peningkatan konektivitas wilayah, serta penguatan sistem irigasi untuk mendukung ketahanan pangan.

Fokus kami di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air adalah memperkuat irigasi dari tingkat primer, sekunder hingga tersier, jelasnya.

Namun, Kementerian PU mengungkapkan bahwa mereka masih membutuhkan tambahan anggaran yang cukup besar. Berdasarkan evaluasi internal kami, sebenarnya untuk tahun anggaran 2026, kami masih memerlukan tambahan anggaran sekitar Rp68 triliun, tegas Dody.

Dari tambahan tersebut, Rp65 triliun akan dialokasikan untuk program teknis dan Rp3,6 triliun untuk dukungan manajemen.

Rp65,28 triliun yang kami minta tetapi belum tertampung dalam pagu indikatif 2026 mencakup swasembada ketahanan pangan sebesar Rp4,92 triliun, yang dialokasikan untuk pembangunan jaringan irigasi, pengendalian banjir, dan penyediaan air baku di wilayah-wilayah strategis, terangnya.

Tambahan anggaran juga mencakup penyelesaian kontrak tahun jamak senilai Rp12 triliun, termasuk proyek multi-tahun seperti sekolah rakyat. Termasuk di dalamnya adalah sekolah rakyat dan MYC (multi years contract) baru Rp260 miliar, jelas Dody.

Ada juga pendanaan proyek-proyek berbasis pinjaman, yaitu Rp1,35 triliun pinjaman luar negeri dan Rp900 miliar pinjaman dalam negeri. Proyek-proyek ini meliputi pembangunan jalan tol Serang-Panimbang dan infrastruktur lainnya.

Beberapa kegiatan baru yang diajukan untuk tahun 2026 senilai Rp17,6 triliun mencakup pembangunan Politeknik PU, sistem penyediaan air minum (SPAM), dan berbagai proyek perencanaan nasional.

Kami juga menganggarkan Rp3,5 triliun untuk dukungan teknis pusat atau balai, tambahnya.

Kementerian PU juga mencadangkan Rp2,49 triliun untuk pembebasan lahan non-PSN, serta dana darurat bencana sebesar Rp550 miliar. Untuk program padat karya dan infrastruktur berbasis masyarakat seperti Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), dianggarkan sebesar Rp3,98 triliun.

Selain itu, sebesar Rp6 triliun disiapkan untuk menjaga dan mengoptimalkan infrastruktur yang telah dibangun, termasuk pemeliharaan irigasi, jalan, jembatan, dan sarana permukiman.

Penting juga, Kementerian PU melanjutkan program pembangunan 100 sekolah rakyat per tahun dengan anggaran Rp10 triliun, serta mendukung infrastruktur di daerah otonomi baru Papua sebesar Rp1,7 triliun.

Terakhir, untuk belanja pegawai dan operasional lembaga, Dody menyebut ada kebutuhan Rp3,6 triliun. Yang terdiri dari belanja pegawai Rp2,8 triliun mencakup tambahan kebutuhan akibat rekrutmen CPNS dan P3K tahun 2025 serta kekurangan pembayaran pegawai. Belanja non operasional termasuk operasional perkantoran dan sistem informasi senilai Rp760 miliar, pungkasnya.