Legislator Heran, Kimia Farma Miliki 1.054 Apotek namun Masih Rugi

Jakarta, PANGKEP NEWS — Kinerja perusahaan BUMN di sektor farmasi menjadi sorotan Komisi VI DPR RI, terutama PT Kimia Farma Tbk. (KAEF), yang mengalami kerugian sebesar Rp 421,8 miliar hingga kuartal III-2024 meskipun mengoperasikan ribuan apotek.

Imas Aan Ubudiah, anggota DPR RI dari Komisi VI, merasa heran karena KAEF merugi meskipun memiliki 1.054 apotek, sebagian besar dimiliki perusahaan itu sendiri.

“Di dunia farmasi, biasanya konsumen tidak menawar ketika berbelanja di apotek. Bisnis farmasi seharusnya menguntungkan, tetapi mengapa bisa rugi?” tanya Imas kepada direksi KAEF saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Bio Farma (Persero), Kamis (8/5/2025).

Menurut Imas, seharusnya jumlah apotek yang dimiliki perusahaan bisa lebih besar, tetapi harga obat yang ditawarkan tidak kompetitif. Masyarakat di daerah pilihannya seperti Garut dan Tasikmalaya sebenarnya merasa puas dengan layanan Kimia Farma.

“Sebagai BUMN, mengapa harga obat lebih mahal? Seharusnya BUMN menawarkan obat yang lebih terjangkau dengan layanan yang lebih baik,” tegas Imas dari Fraksi PKB.

Imas meyakini bahwa dengan banyaknya apotek dan klinik, Kimia Farma seharusnya lebih mudah untuk berinovasi. Banyak pihak yang dapat diajak bekerja sama, menurutnya.

“Masyarakat lebih percaya pada Kimia Farma jika harga obat lebih murah dan layanan bagus,” tutup Imas.

Informasi tambahan, KAEF mencatatkan kerugian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 421,8 miliar pada kuartal III-2024. Kerugian ini meningkat 137,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 177,3 miliar.

Dari laporan keuangan, Kimia Farma mencatat laba kotor sebesar Rp 2,35 triliun dari Januari hingga September 2024. Namun, jumlah ini tidak mampu menutupi beban usaha sebesar Rp 2,65 triliun.

Beban usaha terbesar adalah beban penjualan sebesar Rp 1,58 triliun yang terdiri dari gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp 864,93 miliar, naik 2,86% yoy. Kemudian beban promosi Rp 307,83 miliar serta pemeliharaan bangunan sewa dan kerja sama operasi Rp 197,72 miliar.

Komponen lain dari beban usaha berasal dari beban umum dan administrasi sebesar Rp 1,07 triliun. Beban terbesar dari pos ini adalah gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp 476,86 miliar serta penyusutan dan amortisasi sebesar Rp 160,57 miliar.

(mkh/mkh)