Sumur Minyak Tak Terpakai, Bahlil Minta Restu Prabowo untuk Ganti Pengelola

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghidupkan kembali sumur-sumur minyak dan gas bumi (migas) yang saat ini tidak beroperasi di kawasan Laut Natuna, Kepulauan Riau. Selain itu, ia juga mengusulkan agar operasionalnya dialihkan ke perusahaan lain.

Bahlil menyampaikan hal ini karena terdapat potensi peningkatan produksi minyak di wilayah tersebut dari blok-blok yang telah lama tidak aktif dan tidak dikelola oleh pemegang izin wilayah kerja tersebut.

Menurutnya, jika diaktifkan, sumur-sumur migas yang saat ini tidak beroperasi dapat menghasilkan ribuan barel minyak per hari. Oleh karena itu, Bahlil memohon izin dari Presiden Prabowo agar pengelolaan ladang migas ini dapat dialihkan ke Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang lain.

“Kami mohon izin, Bapak Presiden, dan mohon arahan. Jika Bapak Presiden berkenan, kami akan meninjau kembali izin-izin ini untuk dialihkan ke KKKS lain yang mampu meningkatkan lifting guna mencapai kedaulatan energi seperti yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden,” ujar Bahlil saat meresmikan proyek migas di Lapangan Forel dan Lapangan Terubuk di Laut Natuna.

Bahlil memperkirakan bahwa potensi tambahan produksi minyak dari blok-blok yang tidak aktif di Natuna dapat mencapai 5.000-7.000 barel per hari (bph).

“Kami juga melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di wilayah blok-blok ini, masih banyak blok lain yang dapat kami kerjakan. Namun, pemegang izinnya sudah lama tidak beroperasi. Ini berpotensi meningkatkan produksi sekitar 5.000 hingga 7.000 barel di sekitar sini,” lanjutnya.

Bahlil optimistis bahwa target lifting minyak yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yaitu sebesar 605 ribu bph, dapat tercapai.

Dia menambahkan bahwa pencapaian target lifting minyak ini akan didukung oleh kerja sama antara semua pemangku kepentingan di dalam negeri untuk mendorong peningkatan lifting minyak tahun ini.

“Di dalam APBN tahun 2025, berkat kerja keras tim Kementerian ESDM, SKK Migas, dan seluruh KKKS yang bekerja keras di lapangan, kami melaporkan dan memohon dukungan agar target APBN dan target Bapak Presiden dapat tercapai di akhir tahun 2025,” jelasnya.

Walaupun Bahlil menyebutkan bahwa realisasi produksi minyak tahun 2024 masih jauh di bawah target, yaitu mencapai 580 ribu bph dari target 635 ribu bph, ia bertekad untuk mendorong produksi minyak mencapai 900.000-1.000.000 bph pada tahun 2029-2030.

“Dalam rangka menerjemahkan kebijakan Bapak Presiden yang menargetkan pada tahun 2029-2030, kita harus mencapai produksi sekitar 900 ribu barel atau hingga 1 juta barel,” tuturnya.