Bukti Kesulitan Kelas Menengah Indonesia Terlihat pada QRIS

Jakarta – Krisis yang dialami kelas menengah di Indonesia kini dapat dilihat dari berkurangnya transaksi digital, khususnya melalui QRIS.

Berdasarkan laporan dari PANGKEP NEWS, beberapa bank menunjukkan penurunan transaksi QRIS. Fenomena ini menggambarkan pergeseran kelas sosial dari menengah ke menengah rentan dan rentan miskin.

Bank Jatim (BJTM) mengungkapkan pengurangan jumlah kelas menengah di Indonesia melalui penurunan transaksi QRIS dari Juni hingga Agustus 2024.

Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman, melaporkan bahwa transaksi di QRIS Merchant mencapai Rp176,30 miliar pada Juni 2024, namun turun menjadi Rp127,91 miliar di Juli, dan hanya sedikit naik ke Rp130,51 miliar pada Agustus.

“Data kami menunjukkan bahwa transaksi QRIS dari Juni hingga Agustus 2024 mengalami penurunan signifikan, meskipun dalam 8 bulan terakhir masih ada peningkatan,” kata Busrul kepada PANGKEP NEWS.

Meskipun ada peningkatan di bulan Agustus dibandingkan Januari yang hanya Rp76,11 miliar, tren penurunan QRIS berlanjut dari Juni hingga Agustus, bersamaan dengan deflasi inti selama empat bulan berturut-turut sejak Mei.

Meski demikian, Busrul menambahkan bahwa transaksi melalui tabungan digital Bank Jatim, J Connect mobile, dan kartu debit tetap menunjukkan pertumbuhan positif.

Di sisi lain, Bank Oke Indonesia (DNAR) atau OK Bank Indonesia juga mengalami penurunan dalam total tabungan yang terhimpun. Direktur Kepatuhan OK Bank, Efdinal Alamsyah, menyatakan bahwa tabungan turun sekitar 12% secara tahunan per 4 September 2024.

Efdinal menyebutkan bahwa penurunan daya beli membuat nasabah lebih fokus pada kebutuhan dasar atau barang esensial.

“Hal ini tercermin dari perubahan pola belanja, seperti penurunan transaksi di kategori hiburan atau restoran, sedangkan kategori bahan pokok atau kebutuhan rumah tangga meningkat,” jelas Efdinal.

Menurut BJB (BJBR), tren penurunan konsumsi kelas menengah mengakibatkan penurunan nilai transaksi nasabah. Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi mengatakan bahwa frekuensi transaksi di BPD tetap meningkat meski nilainya menurun.

“Mengenai tren konsumsi pada kelas menengah, meskipun frekuensi transaksi elektronik bertumbuh, nilai uang yang ditransaksikan jadi perhatian,” ujar Yuddy kepada PANGKEP NEWS.

Pelanggan yang biasa menghabiskan Rp100 ribu untuk 10 barang, kini dengan jumlah uang yang sama hanya bisa membeli 8-9 barang.

“Ini bukan masalah jumlah uang yang dibelanjakan, tetapi daya beli uang tersebut, yang tertekan oleh inflasi,” tambah Yuddy.

Bank swasta terbesar Indonesia, BCA (BBCA), juga merasakan dampak penurunan kelas menengah. Walaupun Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menyatakan bahwa tren ini tidak mempengaruhi transaksi QRIS atau debit, ia mengakui bahwa kredit ritel terpengaruh.

“Kredit ritel lebih berat terkena dampak,” ungkapnya kepada PANGKEP NEWS.

Namun, Jahja menyatakan bahwa kredit konsumsi seperti KPR dan KKB di BCA tetap tumbuh berkat suku bunga rendah. “KPR dan KKB meningkat karena bunga rendah,” katanya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah Indonesia tahun 2019 mencapai 56,33 juta atau 21,45% dari total populasi. Pada tahun 2024, jumlah ini menyusut menjadi 47,85 juta atau 17,13%. Ini berarti sekitar 9,48 juta orang kelas menengah mengalami penurunan kelas. Sebaliknya, kelompok menengah rentan meningkat dari 128,85 juta atau 48,20% pada 2019 menjadi 137,50 juta atau 49,22% pada 2024.

Demikian pula, kelompok rentan miskin meningkat dari 54,97 juta atau 20,56% pada 2019 menjadi 67,69 juta atau 24,23% dari total populasi pada 2024, menunjukkan banyak kelas menengah bergeser ke kelompok tersebut.