Pengurangan Hari Libur di Prancis untuk Menghemat Triliunan

Jakarta, PANGKEP NEWS – Pemerintah Prancis sedang mempertimbangkan untuk menghapus dua hari libur nasional sebagai bagian dari upaya penghematan anggaran besar-besaran senilai 43,8 miliar euro atau sekitar Rp 892 triliun, guna mengurangi defisit fiskal.

Perdana Menteri François Bayrou mengumumkan inisiatif ini dalam konferensi pers pada Selasa (15/7/2025), sebagai bagian dari usaha pemerintah untuk menurunkan rasio defisit fiskal dari 5,4% pada tahun ini menjadi 4,6% pada tahun 2026.

Pemerintah mengusulkan penghapusan hari libur Senin Paskah dan 8 Mei (Hari Kemenangan Eropa) karena dianggap kurang relevan secara keagamaan maupun ekonomi. Kedua hari tersebut sering jatuh di tengah minggu, menciptakan ‘long weekend’ yang dianggap pemerintah sebagai hambatan produktivitas.

“Penghapusan hari libur ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor dan pegawai negeri, sehingga memperkuat produktivitas nasional,” demikian pernyataan resmi dari pemerintah yang dikutip PANGKEP NEWS International pada Kamis (17/7/2025).

Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional yang dinamakan Stop the Debt, menyusul peningkatan utang negara yang kini mencapai 114% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Setiap detik, utang kita bertambah 5.000 euro. Ini adalah titik terakhir sebelum kita jatuh ke jurang,” tegas Bayrou.

Selain pengurangan hari libur, pemerintah juga merencanakan pemangkasan 3.000 posisi pegawai negeri sipil dan pembatasan keringanan pajak untuk warga kaya. “Dibutuhkan upaya khusus dari mereka yang memiliki kapasitas lebih untuk berkontribusi,” kata Bayrou.

Di sisi lain, Presiden Emmanuel Macron justru mengusulkan peningkatan anggaran pertahanan sebesar 6,5 miliar euro hingga tahun 2027, yang akan membuat total anggaran pertahanan Prancis mencapai 64 miliar euro, dua kali lipat dari saat ia pertama kali menjabat pada tahun 2017.

Namun, rencana penghematan ini mendapat penolakan dari oposisi. Ketua Partai Komunis Fabien Roussel menyebut kebijakan ini sebagai ‘perampokan terorganisir’ dan menuduh pemerintah memaksa warga untuk ‘bekerja tanpa bayaran’ dengan menghapus hari libur.

Presiden National Rally, Jordan Bardella, menyebut penghapusan Senin Paskah dan 8 Mei sebagai ‘serangan langsung terhadap sejarah dan akar budaya Prancis.’

Pemerintah saat ini menunggu pembahasan anggaran di Majelis Nasional. Bayrou menghadapi tekanan politik yang signifikan setelah berhasil lolos dari delapan mosi tidak percaya sejak ia menjabat pada bulan Desember lalu. Mosi baru dari oposisi kiri dan kanan kini tengah mengancam posisinya.