Jakarta, PANGKEP NEWS
Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF), yang merupakan awal dari rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, kini mulai dibahas oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dalam rapat paripurna, Fraksi PDI Perjuangan memberikan sejumlah catatan terhadap rancangan awal APBN yang akan dilaksanakan di tahun mendatang. Salah satu catatannya adalah terkait penciptaan lapangan kerja baru untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Desain Pertumbuhan Ekonomi harus menjadi pertumbuhan yang berkualitas, yang ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja,” kata I Wayan Sudirta dari Fraksi PDIP dalam Rapat Paripurna, Selasa (27/5/2025).
Wayan juga menanyakan berapa banyak lapangan kerja baru yang akan disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Lalu berapa dan di mana tambahan lapangan kerja baru pada 2026?” tambah I Wayan.
Seperti diketahui, pada KEMPPKF tahun 2026, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,2%-5,8% dengan inflasi 1,5-3,5% dan nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak dalam kisaran Rp 16.500-16.900.
“Desain ini harus disertai intervensi yang dapat dijalankan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan sektoral yang ada di kementerian dan lembaga pemerintah, untuk meningkatkan produktivitas di sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, pertambangan, perkebunan, transportasi, perumahan, dan lainnya,” ujar I Wayan.
About the Author
