DPR Dorong Agar Rencana Listrik Baru RI Lebih Fleksibel

Jakarta – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya menganjurkan agar Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang akan diumumkan oleh pemerintah bersifat lebih fleksibel dan adaptif.

Pernyataan ini disampaikan karena pengaturan sebelumnya dianggap terlalu ‘kaku’, sehingga pembangkit listrik yang dibangun di dalam negeri tidak sesuai dengan kebutuhan energi di tanah air.

“Kami menekankan pentingnya agar RUPTL tersebut bersifat adaptif, bukan kaku. Artinya, jika ada permintaan yang mungkin belum kita prediksi, perlu ada ruang untuk penambahan. Atau jika permintaannya menurun karena alasan tertentu, PLN sebagai pelaksana RUPTL harus diberi kesempatan untuk mengundang investasi atau pembangunan pembangkit listrik baru,” jelasnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Meski ditekankan bahwa RUPTL yang berlaku selama satu dekade ini harus adaptif, ia juga mengingatkan agar tetap memiliki karakteristik yang progresif.

“Pengalaman sebelumnya menunjukkan pembangunan yang tidak terserap. Itu sangat disayangkan. Kami menginginkan pendekatan yang lebih adaptif dan progresif,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dokumen tersebut akan segera diresmikan. Hal ini karena dokumen itu telah disepakati oleh pihaknya bersama dengan pemerintah dan PT PLN (Persero).

“Kami berharap RUPTL dapat menjawab tantangan dan kebutuhan energi nasional hingga 2034. Sudah terjadi kesepahaman antara Dirjen Gatrik dengan Dirut PLN. Saya pikir semuanya sedang berjalan,” ujarnya.

Bocoran RUPTL

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa mayoritas proyek ketenagalistrikan baru hingga 2034 akan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, sekitar 60% dari tambahan pembangkit listrik selama satu dekade mendatang akan berasal dari EBT.

“RUPTL 2025-2034 akan mendorong pembangunan energi baru terbarukan hingga 60%,” ungkapnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Di lain kesempatan, Bahlil menyatakan bahwa pemerintah berencana meningkatkan kapasitas listrik nasional hingga sekitar 70 Giga Watt (GW) dengan 60% di antaranya berasal dari EBT.

“Pengesahan RUPTL 2025-2034 akan dilakukan dalam bulan-bulan ini,” jawab Bahlil saat ditanya mengenai waktu penerbitan RUPTL terbaru, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Berdasarkan draft RUPTL ini, kebutuhan investasi untuk proyek EBT diperkirakan mencapai Rp 1.100 triliun, meliputi investasi jaringan listrik sekitar Rp 400 triliun dan pembangkit sekitar Rp 600-700 triliun.

“Untuk jaringan sendiri, dibutuhkan sekitar Rp 400 triliun lebih. Sedangkan untuk pembangkitnya, sekitar Rp 600-700 triliun,” ujar Bahlil di Gedung Kementerian ESDM, Rabu (15/1/2025).

Bahlil menilai, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, diperlukan peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang signifikan.

“Ada target maksimal, menengah, dan minimal. Pengadaan pembangkit listrik tergantung pada kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi. Kami sudah menyiapkan target hingga 8%,” jelasnya.