Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertahan di Bawah 5%, Luhut: Belanja Pemerintah Jadi Tantangan

Jakarta – Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), menjelaskan bahwa salah satu alasan utama perlambatan ini adalah penurunan konsumsi pemerintah. Seperti diketahui, perekonomian Indonesia hanya tumbuh 4,87% pada kuartal pertama tahun 2025.

Luhut memastikan bahwa pemerintah sudah memahami permasalahan ini dan telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Dia menyebutkan, Presiden Prabowo siap bertindak untuk memperbaiki situasi tersebut. Ke depannya, pemerintah berencana mempercepat pengeluaran.

“Yang penting kita sudah mengetahui masalahnya, dan presiden sudah menegaskan bahwa kita akan memperbaiki ini. Oleh karena itu, percepatan belanja negara adalah kuncinya,” ungkapnya dalam sebuah video yang diunggah di Instagram @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (7/5/2025).

Luhut juga menyoroti bahwa Program Makan Bergizi (MBG) menjadi salah satu motor penting dalam mempercepat belanja negara. Dia yakin program ini akan memberikan dampak nyata, salah satunya adalah menggerakkan ekonomi desa seperti petani sayur, peternak ayam, penjual telur, hingga pelaku UMKM lokal.

Di samping itu, dia menyadari adanya masalah lain seperti perlambatan konsumsi rumah tangga, investasi yang belum optimal, dan tekanan ekspor akibat situasi global, serta pertumbuhan wilayah yang belum merata.

“Ini semua mengingatkan kita bahwa pemerataan dan percepatan harus dilaksanakan secara bersamaan,” tegasnya.

Menurut Luhut, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan kementerian dan lembaga untuk segera menderegulasi berbagai aturan yang ada. Langkah ini diambil untuk meningkatkan investasi di Indonesia.

“Arahan Presiden @prabowo sangat jelas kemarin; sederhanakan regulasi, perkuat kemitraan dagang, dan jaga keseimbangan hubungan ekonomi global, sembari memastikan perlindungan bagi rakyat kecil,” tambahnya.

Dia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mengkhawatirkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di bawah 5% ini dan tidak saling menyalahkan.

“Kita perlu menjaga semangat kebersamaan. Dalam situasi seperti ini, bukan saatnya saling menyalahkan. Kita butuh kerja nyata, kolaborasi lintas sektor, dan keberanian untuk mengambil keputusan penting,” ujar Luhut.

Luhut juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di bawah 5% adalah hal yang biasa terjadi dalam masa transisi pemerintahan. Dia menjelaskan bahwa kondisi ini sudah pernah terjadi pada transisi pemerintahan 2014, di mana kuartal pertama dan kedua juga tumbuh di bawah 5%.

“Semua perlu tahu bahwa pola seperti ini bukanlah hal baru. Pada masa transisi 2014, kuartal pertama dan kedua juga tumbuh di bawah 5%. Artinya, dalam masa penyesuaian seperti ini, perlambatan bisa terjadi,” tegas Luhut.