Hotel ‘Zombie’ Disorot Sebagai Ancaman PHK Massal

Jakarta, PANGKEP NEWS – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono, mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya apartemen dan kos-kosan yang disewakan secara harian tanpa izin resmi. Praktik ini dianggap menambah tekanan terhadap industri perhotelan formal di Jakarta.

“Saat ini, banyak apartemen yang dijadikan penginapan harian seperti hotel, padahal mereka tidak memiliki izin,” ujar Sutrisno dalam konferensi pers virtual PHRI Jakarta pada Senin (26/5/2025).

PHRI mencatat bahwa akomodasi informal tersebut tidak membayar pajak, tidak memiliki sertifikat layak fungsi, maupun izin operasional, namun tetap bersaing dengan hotel resmi. Kehadiran mereka merusak keseimbangan pasar dan mengurangi peluang usaha bagi pihak yang mematuhi regulasi.

“Kami meminta agar kos-kosan dan sejenisnya ditertibkan. Mereka boleh beroperasi, tetapi harus memenuhi kewajiban seperti memiliki izin dan membayar pajak,” tegas Sutrisno.

Sutrisno menambahkan, situasi ini memperburuk beban bagi pelaku usaha hotel, terutama di tengah penurunan tingkat hunian dan meningkatnya biaya operasional. Banyak hotel formal terpaksa mengurangi tenaga kerja hingga 10% hingga 30% untuk mengurangi beban usaha, sementara pelaku ilegal tetap bebas beroperasi tanpa mengikuti aturan yang sama.

PHRI mendesak pemerintah untuk segera menertibkan dan melakukan pengawasan terhadap apartemen dan kos-kosan yang disewakan harian tanpa izin. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk persaingan usaha yang sehat, tetapi juga untuk menjaga kualitas layanan dan keselamatan konsumen.

“Jika mereka ingin terus beroperasi, silakan. Namun, mereka harus memiliki izin, membayar pajak, dan mengikuti aturan seperti pelaku usaha resmi lainnya,” imbuhnya.

PHRI juga mengingatkan bahwa keberadaan akomodasi tanpa izin yang dibiarkan beroperasi dapat berdampak buruk pada citra pariwisata Jakarta. Apalagi, industri hotel resmi berkontribusi sebesar 13% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta dan menyerap ratusan ribu tenaga kerja.