Jakarta –

Hasan Nasbi, selaku Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO), menyampaikan bahwa meskipun ada banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kenaikan angka pengangguran, pertumbuhan lapangan kerja tetap meningkat.

Hasan merujuk pada data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menjelaskan bahwa angka pengangguran terbuka mengalami penurunan, dari 4,82% menjadi 4,76%. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa jumlah pekerja penuh waktu, atau mereka yang bekerja 35 jam atau lebih per minggu, meningkat menjadi 66,19%, naik dari 65,6% pada periode sebelumnya. Hasan juga mencatat penurunan tingkat pekerja setengah pengangguran dari 8,8% menjadi 8,5%.

“Ini menunjukkan bahwa jumlah orang yang benar-benar menganggur berkurang,” ujar Hasan saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat, Selasa (3/6/2025).

Di sisi lain, Hasan menjelaskan bahwa penciptaan lapangan kerja tetap berlangsung, meskipun terjadi gelombang PHK di dalam negeri.

“Ada indikator yang menunjukkan bahwa meskipun terjadi PHK, penciptaan lapangan kerja baru terjadi dan jumlahnya lebih banyak,” jelas Hasan.

Dalam kesempatan ini, Hasan juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengeluarkan sejumlah paket insentif. Dia optimis bahwa kebijakan ini dapat menggerakkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dia menjelaskan bahwa kondisi ekonomi nasional tidak terlepas dari pengaruh faktor global. Saat ini, konflik geopolitik dan perang dagang berdampak pada ekonomi global dan nasional.

Meskipun begitu, ia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,87% pada kuartal pertama 2025 masih lebih baik dibandingkan beberapa negara lainnya.

“Konflik global yang mendekat ini mengganggu rantai pasokan dunia. Adanya perang tarif juga memengaruhi perdagangan global, yang berdampak pada negara kita. Namun, di tengah semua ketidakpastian global yang sering disebut sebagai mantra hari ini, kita masih tumbuh cukup baik,” kata Hasan.

“Kita tumbuh hampir 5%, sementara negara-negara lain mungkin hanya 1-2% atau bahkan mengalami kontraksi. Jadi kita memiliki cukup amunisi untuk tetap optimis,” tutup Hasan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah mempercepat program yang dapat menciptakan lapangan kerja. Program ini meliputi rehabilitasi sekolah dengan anggaran Rp16,9 triliun dan pembangunan infrastruktur seperti irigasi.

“Anggaran untuk pembangunan irigasi sudah disiapkan dan konstruksinya akan dilaksanakan pada Juli atau paling lambat Agustus,” jelasnya.

Pemerintah juga memiliki program percepatan pembangunan dan kepemilikan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan total anggaran Rp84 triliun.

“Banyak program yang dibiayai langsung oleh APBN diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan mengurangi dampak persaingan global, terutama untuk industri padat karya,” ujar Sri Mulyani.