Prabowo Tegas Mengancam, Pengusaha Penggilingan Padi Angkat Bicara

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dengan tegas mengancam para pengusaha yang merusak ekonomi dan merugikan masyarakat Indonesia, termasuk pengusaha penggilingan padi yang tidak mematuhi peraturan pemerintah.

Menurutnya, penggilingan padi telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp2 triliun per bulan selama musim panen.

Prabowo telah memerintahkan Kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk segera melakukan penyelidikan dan bertindak tegas. Pernyataan ini disampaikan dalam acara peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

Penggiling Padi Beri Respon, Beberkan Fakta

Ketika dikonfirmasi oleh PANGKEP NEWS, Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso menyatakan dukungannya terhadap tindakan tegas pemerintah terhadap penggiling padi yang curang.

“Jika menurut pemerintah ada penggiling yang nakal, saya setuju untuk diperingatkan dan bahkan ditindak jika perlu. Kerugian tidak hanya dirasakan konsumen, tetapi juga penggilingan padi lainnya yang beroperasi dengan baik,” kata Sutarto, Rabu (23/7/2025).

Sutarto menekankan bahwa pelaku usaha penggilingan padi telah melaksanakan ketentuan HPP sebesar Rp6.500 per kg GKP. Namun, karena pasokan gabah menurun, harga GKP justru naik lebih dari Rp7.000.

Negara Rugi Rp100 Triliun

Presiden Prabowo menyebut bahwa selain praktik curang penggilingan padi, ada pengusaha yang memalsukan label kemasan beras premium, yang membuatnya marah.

“Beras biasa dikemas dan diberi label premium, kemudian dijual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Ini adalah penipuan, tindakan pidana,” tegas Prabowo.

Prabowo meminta Jaksa Agung dan Kapolri untuk menyelidiki dan menindak tegas. Kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, bangsa, dan rakyat mencapai Rp100 triliun setiap tahun.

Prabowo menegaskan bahwa jika uang Rp100 triliun tersebut dapat diamankan, seluruh 330.000 sekolah di Indonesia dapat diperbaiki dalam 3,5 tahun.

“Ini adalah sabotase ekonomi Indonesia, merugikan rakyat. Kita harus menghentikannya. Saya yakin Jaksa Agung dan Kapolri setia kepada rakyat Indonesia dan kedaulatan Bangsa Indonesia,” tutup Prabowo.