Menko Zulhas Percepat Pembentukan Kopdes Merah Putih di Desa
Jakarta, PANGKEP NEWS Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan bahwa pemerintah sedang bekerja keras untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dengan tujuan memperkuat perekonomian di tingkat desa.
“Kami menargetkan bahwa Kopdes bisa terbentuk di seluruh Indonesia dalam waktu 2 bulan, dan Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu 6 bulan agar Kopdes bisa beroperasi sepenuhnya atau sebagian,” jelas Zulhas saat memberikan pengarahan dalam acara Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bersama para Kepala Desa se-Jawa Timur di Gedung Jatim Expo Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu (30/4/2025).
Zulhas yakin kehadiran Kopdes akan membawa dampak positif dan mempermudah desa dalam mengakses bantuan dan kebijakan dari pemerintah pusat.
“Kopdes akan mempermudah akses antara desa dan pusat. Misalnya, distribusi pupuk bisa langsung ke Kopdes. Jika desa penghasil gabah sulit menjual ke kabupaten, maka Kopdes dapat membeli gabahnya terlebih dahulu,” ujarnya.
Hal yang sama berlaku untuk komoditas seperti jagung. Menurutnya, Kopdes dapat membantu menstabilkan harga jagung sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah.
“Harga jagung saat ini belum seragam di Rp 5.500 karena kurangnya gudang. Kopdes dapat menangani ini terlebih dahulu, sehingga sangat membantu perekonomian desa,” tegasnya.
Zulhas juga mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang mendukung percepatan pembentukan Kopdes.
“Di Jawa Timur, ibu gubernur sangat proaktif bahkan datang ke Jakarta bersama para bupati untuk mempelajari lebih lanjut tentang Kopdes. Jawa Timur telah melakukan percepatan, dan hampir 1.247 Kopdes sudah terbentuk. Memang Gubernur Jatim gercep,” katanya.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia Yandri Susanto, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan sejumlah pejabat lainnya.
