Menteri Ara Buat Terobosan, Ajak Bos Lippo Refund Konsumen Meikarta
Jakarta, PANGKEP NEWS – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Lippo Group telah memulai proses pengembalian dana tahap pertama kepada 13 pembeli Apartemen Meikarta. Jumlah dana yang dikembalikan dalam tahap pertama ini mencapai Rp 3,5 miliar.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyebutkan bahwa Lippo Group telah memenuhi komitmennya untuk mengembalikan dana kepada konsumen Meikarta. Bahkan, proses ini berlangsung lebih cepat dari kesepakatan awal saat mediasi pertama.
“Sebanyak 13 konsumen Meikarta telah menerima pengembalian dana dengan total Rp 3,5 miliar,” kata Menteri PKP, Maruarar Sirait, dalam pernyataan resminya, Minggu (25/5/2025).
Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, memuji CEO Lippo Group, James Riady, yang menepati janjinya dalam mengembalikan dana konsumen Meikarta. Pemerintah pun mengapresiasi Lippo Group karena proses ini lebih cepat dari kesepakatan awal saat mediasi pertama.
“Saya berikan apresiasi kepada James Riady yang menepati janjinya untuk mengembalikan dana konsumen. Jika pada mediasi pertama disepakati pengembalian dalam 3 bulan, ternyata bisa dilakukan kurang dari sebulan,” ungkap Ara.
Seperti diketahui, Menteri PKP telah mengadakan mediasi pertama antara CEO Lippo Group dengan konsumen Meikarta pada 23 April 2025. Ini merupakan langkah lanjutan dari penanganan pengaduan masyarakat melalui platform Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah (BENAR-PKP) yang diluncurkan Kementerian PKP pada 26 Maret 2025.
Dalam pertemuan itu, Lippo Group sebagai pengembang Apartemen Meikarta berkomitmen untuk mengembalikan dana konsumen jika berkas dokumen konsumen lengkap. Para konsumen Meikarta telah menyerahkan dokumen kepada petugas dengan menghubungi call center BENAR PKP di Nomor Whatsapp 0812-88888-911.
“Pengembalian dana konsumen Meikarta ini lebih cepat dari jadwal, meski belum semua konsumen menerima pengembalian dana. Saya berusaha membantu konsumen Meikarta sebaik mungkin, meskipun hasilnya mungkin belum memuaskan semua pihak. Tim dari Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman bekerja keras untuk menyelesaikan masalah yang sudah bertahun-tahun belum selesai,” tambahnya.
Selanjutnya, Kementerian PKP akan mengembangkan sistem informasi yang dapat diakses oleh konsumen Meikarta terkait proses pengembalian dana secara transparan. Sistem ini juga akan dapat diakses oleh media.
“Saya mendapat instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera menyelesaikan masalah Meikarta. Konsumen Meikarta berhak mendapatkan informasi proses pengembalian dana dan syarat dokumen yang harus dilengkapi. Ini adalah bagian dari edukasi dan transparansi dalam penanganan pengaduan masyarakat di sektor perumahan,” tutupnya.
