Ladang Garam Baru Ditemukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan

Jakarta, PANGKEP NEWS – Untuk mendukung peningkatan produksi garam nasional menuju swasembada pada tahun 2027, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengidentifikasi Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu kawasan potensial untuk menjadi pusat garam nasional.

“Saat ini, lebih dari setengah kebutuhan garam untuk sektor pangan dan farmasi masih harus diimpor. Hal ini disebabkan kualitas garam lokal belum sepenuhnya dapat memenuhi standar industri yang ketat,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara dalam sebuah pernyataan tertulis yang dirilis pada Selasa (20/5/2025).

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP baru-baru ini telah memetakan lahan potensial di Kecamatan Rote Timur dan Kecamatan Pantai Timur dengan estimasi luas lahan lebih dari 1.000 hektare. Pembangunan pusat garam di Rote Ndao ini direncanakan untuk mendukung kebutuhan industri. Rote Ndao dipilih karena memiliki potensi besar dengan curah hujan yang rendah dan tingkat salinitas yang tinggi.

Identifikasi ini merupakan langkah awal untuk memastikan kelayakan teknis dan ekologis, termasuk sumber air serta aspek sosial dalam pengembangan lahan garam yang berkelanjutan.

“Kami juga mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah, Bapak Bupati telah menyatakan komitmennya. Semoga ini dapat terlaksana pada 2025,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, optimis bahwa dengan adanya pembangunan pusat garam industri yang diinisiasi oleh KKP di Rote Ndao, akan membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan daerah.

“Saya, mewakili masyarakat Rote Ndao, berterima kasih atas kehadiran pemerintah pusat melalui KKP. Ini memberikan harapan baru bagi masyarakat,” ungkap Paulus.

Untuk informasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2025 untuk mempercepat program pembangunan pergaraman nasional dan mencapai swasembada garam pada tahun 2027. Salah satu langkah percepatan adalah menetapkan larangan impor garam secara bertahap untuk beberapa sektor industri.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan strategi yang digunakan untuk meningkatkan volume dan kualitas produk garam lokal. KKP akan melaksanakan program intensifikasi dan ekstensifikasi pergaraman di beberapa wilayah di Indonesia, serta bekerja sama dengan perusahaan pergaraman dan pemerintah daerah.