Motor Listrik Sulit Terjual, Pengusaha Ajukan Permohonan kepada Pemerintah

Jakarta, PANGKEP NEWS – Para pelaku usaha sepeda motor listrik merasa khawatir karena penjualan pada tahun 2025 ini mengalami penurunan tajam. Selama periode Januari hingga Maret 2025, rata-rata penjualan menurun hampir 70% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan penjualan motor listrik ini disebabkan oleh penghentian program subsidi atau insentif pembelian senilai Rp 7 juta per unit.

“Jika memang insentif pembelian motor listrik tidak akan dilanjutkan, kami perlu beradaptasi dengan mencari cara lain agar penjualan bisa meningkat,” ujar Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) Hanggoro Ananta kepada PANGKEP NEWS, Rabu (7/5/2025).

Salah satu alternatif yang diusulkan adalah meminta pemerintah untuk meningkatkan produksi baterai dan motor penggerak di dalam negeri, agar harga sepeda motor listrik bisa lebih ditekan.

“Sebenarnya, bantuan pembelian ini bertujuan untuk memperkecil kesenjangan harga dan memudahkan masyarakat membeli, karena harganya relatif masih tinggi. Sumbernya ada di baterai, karena produksi baterai di dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar dan harga yang kompetitif,” jelasnya.

“Selain itu, kami meminta agar industri pendukung seperti baterai dan motor penggerak juga dikembangkan di dalam negeri. Hal ini akan sangat membantu kami,” tambahnya.

Di samping itu, jika insentif pembelian tidak diberikan lagi, pengusaha berharap pemerintah mengembangkan infrastruktur pengisian daya baterai di dalam negeri.

“Fasilitas stasiun pengisian daya juga perlu ditingkatkan, karena sejauh ini jumlahnya masih terbatas, terutama di kota-kota kecil, sebab pemasangan stasiun pengisian daya juga memerlukan biaya yang tidak sedikit,” ungkapnya.

Yang paling penting menurutnya adalah adanya kepastian regulasi bisnis. Menurutnya, ini sangat penting bagi produsen motor listrik di dalam negeri, apakah Indonesia tetap akan fokus mengembangkan proyek motor listrik di masa depan atau tidak.

“Harapannya adalah kebijakan yang dibuat tidak hanya bersifat jangka pendek, namun juga jangka panjang, karena kami memerlukan kepastian. Investasi kami juga tidak kecil. Jika tidak ada kepastian dari sisi kebijakan atau peraturan yang akan dikeluarkan nantinya, akan berat bagi kami. Kami berharap kebijakan yang dikeluarkan bisa jauh ke depan dan juga cepat serta efektif,” ujarnya.

(chd/wur)