Jakarta –

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2025 tercatat hanya sebesar 4,87% secara tahunan (year on year). Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan kuartal keempat 2024. Akibatnya, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 0,98% di awal tahun ini.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai bahwa perlambatan ini merupakan sinyal bahaya bagi masa depan pertumbuhan ekonomi nasional. Indef melaporkan ada delapan indikator kritis perlambatan ekonomi Indonesia yang perlu diperhatikan.

Pertama, menurut Indef, ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas mentah tanpa adanya industrialisasi yang signifikan membuat negara ini rentan terhadap perubahan eksternal. Ketidakpastian global semakin meningkat, terutama akibat tarif impor dari Presiden AS, Donald Trump.

Pemerintah dinilai kurang agresif dalam menanggapi tren perlambatan ekonomi global ini dengan strategi diversifikasi dan peningkatan daya saing manufaktur berbasis teknologi tinggi, demikian menurut keterangan resmi Indef pada Rabu (7/5/2025).

Kedua, fluktuasi harga komoditas menimbulkan risiko domestik berupa ‘dual shocks’. Di satu sisi, ada ‘positive revenue shock’ dari kenaikan harga batu bara dan minyak mentah yang berpotensi menambah penerimaan devisa dan royalti, namun sifatnya sementara dan tidak inklusif.

Di sisi lain, ada ‘negative margin shock’ dari penurunan harga nikel dan CPO yang berdampak langsung pada sektor hilirisasi dan tenaga kerja di daerah tambang dan perkebunan.

Ketiga, realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2025 sebesar 4,87% merupakan ancaman stagnasi ekonomi. Indef menilai bahwa pelemahan ini bukan hanya akibat global, tetapi lebih disebabkan oleh kegagalan domestik dalam melakukan transformasi struktural. Ketidakefisienan belanja fiskal, kurangnya dorongan produktivitas sektoral, dan stagnasi investasi swasta yang masih ‘wait and see’ menjadi faktor penyebab.

Keempat, stagnasi investasi dan melemahnya konsumsi rumah tangga menunjukkan bahwa pendorong utama pertumbuhan lumpuh. Kelima, pemerintah belum mampu mendorong sektor-sektor penting untuk hilirisasi, seperti manufaktur dan pertambangan, yang seharusnya menjadi mesin pertumbuhan dengan nilai tambah besar dan berkelanjutan.

Keenam, kenaikan suku bunga kebijakan (BI Rate), suku bunga SRBI, dan yield SBN mengarahkan migrasi likuiditas ekonomi ke aset-aset berimbal hasil tinggi.

Situasi semakin parah dengan kebijakan efisiensi anggaran yang ‘berlebihan’ sehingga mengurangi perputaran likuiditas di sektor riil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, tulisnya.

Selanjutnya, semakin lemahnya dukungan sektor keuangan untuk peningkatan aktivitas sektor riil yang akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin dari laju kredit Maret 2025 yang turun menjadi 8,7% dari sebelumnya 9,7% di Februari. Padahal, Maret 2025 bertepatan dengan momentum Ramadan dan Lebaran.

Terakhir, pemerintah belum memiliki kebijakan optimalisasi potensi domestik, stimulus fiskal yang tepat sasaran, dan dukungan ekosistem industri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia perlu memanfaatkan potensi ekonomi domestik. Pemerintah juga harus memperkuat fungsi stimulus fiskal yang berdampak langsung pada konsumsi, serta memberikan dukungan industri pengolahan dari berbagai sektor yang menjadi ekosistem industri, ujarnya.