Melimpah Ruah! Pasokan Nikel Dunia Mencapai 350 Ribu Ton

Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan alasan di balik turunnya harga nikel dunia akhir-akhir ini. Banyaknya pasokan di pasar internasional menjadi salah satu penyebab utama penurunan harga komoditas ini.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat surplus pasokan nikel di pasar global dengan volume mencapai 350 ribu ton.

“Memang ada oversupply, memang benar adanya. Terdapat lebih dari 350 ribu ton di pasar internasional. Angka pastinya berapa, namun sekitar 350 ribu ton,” ujar Tri dalam RDP dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (7/5/2025).

Selain faktor supply and demand, harga komoditas mineral juga sangat dipengaruhi oleh situasi geopolitik global. Misalnya untuk nikel, mayoritas ekspor Indonesia ditujukan ke China.

Saat ini, perang dagang antara China dan Amerika Serikat telah berdampak pada perlambatan pertumbuhan industri di China. Kondisi ini tentu mempengaruhi permintaan nikel dari Indonesia.

“Saat ini, perang dagang antara China dan Amerika mengakibatkan pertumbuhan industri di China melambat. Ada kemungkinan hal ini juga berkorelasi,” tambahnya.

Sebelumnya, Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, menyatakan bahwa membludaknya pasokan nikel dari Indonesia telah membuat harga nikel global jatuh.

Sebelumnya, Meidy berpendapat bahwa tahun 2022 adalah masa keemasan industri nikel dengan harga yang relatif tinggi. Namun, sejak 2023 hingga 2024, harga nikel terus menurun.

“Dalam perhitungan harga dari 2020 hingga 2025, kita melihat tahun 2022 sebagai masa keemasan industri nikel. Namun, dari 2023 hingga 2024, harga terus berfluktuasi, berdampak pada penerimaan royalti,” ungkap Meidy dalam konferensi pers tentang kenaikan tarif royalti pertambangan, Senin (17/3/2025).

Menurut Meidy, harga patokan domestik (HPM) berbeda 40-50% dibandingkan harga internasional. Sejak 2017-2020, Asosiasi telah berjuang agar harga berbasis HPM diakui dalam regulasi. Meski telah ditetapkan, transaksi di pasar masih mengalami masalah.

Untuk mengatasi masalah ini, APNI bersama kementerian terkait terus mendorong penerapan sistem transaksi berbasis Free on Board (FOB).

“Dengan Kemenko Marves waktu itu. Kemenko Marves sudah selesai ya. Ada juga pembahasan tentang transaksi berbasis FOB. Ini berpengaruh pada penerimaan negara dari sisi royalti,” ujarnya.

Di sisi lain, Meidy menyampaikan bahwa sejak 2022, pihaknya sudah mengingatkan tentang produksi nikel yang berlebihan. Namun, alih-alih membatasi, pemerintah justru menyetujui pembangunan smelter baru.

“Smelter ini luar biasa. Terus bertambah. Padahal, pada 2022, APNI sudah berteriak. Pak, moratorium, pak. Tapi tetap saja hingga kini,” katanya.