Jakarta, PANGKEP NEWS

Delegasi dari Rusia dan Ukraina dijadwalkan bertemu pada Jumat (16/5/2025) di Istana Dolmabahce, Istanbul, Turki, untuk memulai perundingan damai langsung pertama dalam lebih dari tiga tahun. Pertemuan ini berlangsung di bawah tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menginginkan diakhirinya konflik bersenjata paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II.

Pertemuan ini menandai kemajuan diplomatik setelah terakhir kali kedua pihak bernegosiasi langsung pada Maret 2022, di awal invasi Rusia ke Ukraina.

Namun, harapan untuk mencapai solusi besar semakin pudar setelah Presiden Trump menyatakan bahwa tidak akan ada kemajuan signifikan tanpa dialog langsung antara dirinya dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Menurut sumber dari Kementerian Luar Negeri Turki, pertemuan antara pejabat Turki, Amerika Serikat, dan Ukraina dijadwalkan berlangsung pada pukul 07.45 GMT atau 14.45 WIB, diikuti dengan pembicaraan antara delegasi Turki, Rusia, dan Ukraina pada pukul 09.30 GMT atau 16.30 WIB.

Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya mengusulkan pembicaraan langsung dengan Ukraina di Turki namun menolak tantangan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk hadir secara pribadi, dan hanya mengutus tim tingkat menengah sebagai perwakilan Moskow.

Delegasi Rusia dipimpin oleh Vladimir Medinsky, penasihat Kremlin, dan termasuk wakil menteri pertahanan, wakil menteri luar negeri, serta kepala dinas intelijen militer (GRU).

Delegasi Ukraina akan dipimpin oleh Menteri Pertahanan Rustem Umerov, dengan anggota lain termasuk wakil kepala dinas intelijen Ukraina, wakil kepala staf umum militer, dan wakil menteri luar negeri.

Menanggapi ketidakhadiran Putin, Presiden Zelensky menyebut keputusan tersebut sebagai bukti bahwa Rusia tidak serius mengakhiri perang.

“Keputusan Putin untuk tidak hadir dan hanya mengirim tim dekoratif menunjukkan bahwa dia tidak berniat sungguh-sungguh mengakhiri perang ini,” ujar Zelensky.

Sebaliknya, Rusia menuduh Ukraina “menciptakan tontonan” di sekitar perundingan, dan menyebut pertemuan ini sebagai lanjutan dari diskusi yang pernah diadakan di Istanbul pada awal invasi.

Namun, situasi saat ini sangat berbeda dibandingkan dengan 2022. Jika sebelumnya Ukraina masih dalam fase awal invasi dan mengalami tekanan militer, kini Ukraina menolak syarat-syarat Rusia yang dianggap sangat merugikan, termasuk pengurangan besar kekuatan militer, penyerahan wilayah, serta pengabaian keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO.

Adapun Rusia saat ini menguasai hampir seperlima wilayah Ukraina dan tetap berpegang pada tuntutan lamanya: pengakuan atas aneksasi wilayah yang dikuasainya, penolakan Ukraina terhadap keanggotaan NATO, serta komitmen untuk bersikap netral secara permanen.

Pemerintah Ukraina secara tegas menolak syarat-syarat tersebut, dan menilai bahwa menerima syarat Moskow sama dengan menyerah secara sepihak. Kyiv justru mendesak agar ada jaminan keamanan jangka panjang dari kekuatan dunia, terutama dari Amerika Serikat.