Krisis Ekonomi Kenya: Utang Menjerat, Rakyat Terpuruk

Jakarta, PANGKEP NEWS – Salah satu negara di Afrika Timur, Kenya, mengalami krisis ekonomi yang mendalam. Negara ini menghadapi lonjakan inflasi, kenaikan pajak, tingkat pengangguran yang tinggi, serta korupsi yang meluas, membuat jutaan warganya terjebak dalam keputusasaan.

Sekitar 40% dari populasi Kenya kini hidup di bawah garis kemiskinan. Di jalanan ibu kota Nairobi, penderitaan ini dapat dirasakan secara nyata.

“Ekonomi sangat buruk. Tidak ada uang di Kenya,” ujar Christine Naswa, seorang ibu dengan lima anak yang berjualan sayur di pinggir jalan, dilaporkan pada Jumat (27/6/2025).

“Ada hari-hari di mana saya pulang tanpa membawa uang sama sekali. Anak-anak saya menangis kelaparan, dan saya hanya bisa terdiam,” tambahnya dengan suara lirih.

Situasi semakin sulit meskipun pemerintahan Presiden William Ruto telah menghapus beberapa pajak melalui RUU keuangan. Namun, masyarakat menilai perubahan tersebut tidak memberikan dampak nyata.

“Tahun ini adalah yang terburuk dalam 36 tahun saya berdagang,” ungkap seorang pemilik toko di pusat bisnis Nairobi, yang meminta namanya dirahasiakan karena tokonya pernah dijarah saat demonstrasi.

“Begitu pemerintahan baru terpilih, pajak langsung dinaikkan. Namun kami tidak pernah merasakan manfaatnya,” tambahnya.

Pemerintah beralasan bahwa pajak diperlukan untuk membayar utang luar negeri dan menjaga stabilitas fiskal. Namun, menurut Kwame Owino dari Institute for Economic Affairs, pendekatan ini sudah memicu ketidaksabaran di kalangan publik.

“Kita sudah mencapai titik di mana rakyat tidak mampu lagi menanggung beban pajak,” ujarnya.

“Masyarakat lelah membayar pajak hanya untuk menutupi borosnya pengeluaran pemerintah dan utang yang tidak transparan penggunaannya,” tandasnya.

Analis dari Control Risks, Patricia Rodrigues, menyatakan bahwa Presiden Ruto kehilangan kepercayaan publik karena gagal memenuhi janji kampanyenya untuk ‘mewakili rakyat kecil’.

“Ia berjanji akan memperjuangkan rakyat biasa, namun malah menaikkan pajak secara drastis. Hal ini dirasakan banyak orang sebagai bentuk pengkhianatan,” katanya.

Ironisnya, ketika rakyat menjerit, pengeluaran pemerintah untuk membayar bunga utang kini melebihi anggaran kesehatan dan pendidikan. Kenya juga menghadapi tekanan dari lembaga seperti IMF, yang mendesak reformasi fiskal sebagai syarat bantuan.

Parlemen dijadwalkan membahas rancangan anggaran baru pada Kamis, namun pemerintah berusaha menghindari pajak langsung yang bisa memicu gelombang protes baru.

“Kita perlu membicarakan soal akuntabilitas, bukan hanya pajak,” kata seorang warga Nairobi. “Jika korupsi tidak diberantas, tidak peduli siapa yang memimpin – rakyat tetap akan menderita,” ujarnya.

Harapan tertuju pada pemilu 2027. Namun sebagian warga sudah merasa skeptis.

“Warga Kenya akan selalu memilih pencuri,” ujar pemilik toko tersebut dengan senyum getir.