Netanyahu Berencana Kuasai Total Gaza, Dunia Beri Respons Keras

Jakarta, PANGKEP NEWS – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengumumkan rencananya untuk menguasai Jalur Gaza sepenuhnya secara militer, meskipun kebijakan ini mendapat kritikan tajam dari berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun internasional. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya tekanan global terkait operasi militer yang telah berlangsung hampir dua tahun di wilayah Palestina itu.

Ketika berbicara kepada Fox News, Kamis (7/8/2025), Netanyahu mengatakan, “Kami berniat melakukannya,” saat ditanya apakah Israel akan mengontrol seluruh wilayah pesisir Gaza. “Kami tidak ingin mempertahankannya. Kami menginginkan perimeter keamanan. Kami tidak ingin mengaturnya,” tambahnya.

Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak bermaksud untuk memerintah Gaza secara langsung, melainkan ingin menyerahkannya kepada kekuatan Arab. Namun, ia tidak merinci negara mana yang akan terlibat atau bentuk tata kelola yang akan diterapkan.

Pernyataan ini muncul menjelang pertemuan terbatas kabinet keamanan Israel untuk membahas strategi militer terbaru di Gaza. Menurut dua sumber pemerintah yang dikutip oleh Reuters, salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah pengambilalihan bertahap wilayah Gaza yang masih di luar kendali militer Israel, dimulai dengan peringatan evakuasi kepada warga sipil.

Sumber anonim menyebutkan bahwa keputusan akhir dari pertemuan tersebut masih memerlukan persetujuan dalam sidang kabinet penuh yang kemungkinan besar baru akan diadakan pada Minggu mendatang.

Jika diimplementasikan, rencana ini akan membalikkan kebijakan Israel tahun 2005, yang menarik pasukan dan pemukim dari Gaza tetapi tetap mengawasi wilayah udara, perbatasan, dan infrastruktur utama. Langkah ini sebelumnya dikritik oleh kelompok sayap kanan Israel, yang menyalahkannya atas kemenangan Hamas dalam pemilu Palestina tahun 2006.

Belum jelas apakah Netanyahu menginginkan pendudukan jangka panjang atau hanya operasi militer sementara untuk membubarkan Hamas dan membebaskan sandera Israel yang tersisa.

Pernyataan Netanyahu segera mendapat kecaman dari Hamas. Dalam keterangannya, kelompok tersebut menyebut rencana Israel sebagai “kudeta terang-terangan terhadap proses negosiasi.”

“Rencana Netanyahu untuk memperluas agresi menegaskan tanpa keraguan bahwa ia berusaha menyingkirkan tawanan dan mengorbankan mereka,” ujar Hamas dalam pernyataan resmi.

Negara-negara Arab juga menolak keterlibatan tanpa restu Palestina. “Negara-negara Arab hanya akan mendukung apa yang disetujui dan diputuskan oleh Palestina,” kata seorang pejabat Yordania. Ia menegaskan bahwa keamanan di Gaza harus dikendalikan oleh “lembaga-lembaga Palestina yang sah.”

Sementara itu, pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, menyebut rencana pembentukan pemerintahan alternatif untuk Gaza sebagai bentuk “pendudukan baru” yang akan dianggap sebagai perpanjangan tangan Israel.

Di awal tahun ini, proposal dari Mesir yang didukung oleh sejumlah negara Arab untuk membentuk komite administratif teknokrat Palestina pasca perang ditolak oleh Israel dan Amerika Serikat.

Dukungan untuk kelanjutan perang mulai goyah di dalam negeri. Survei menunjukkan sebagian besar warga Israel menginginkan perang berakhir dengan kesepakatan pembebasan sandera.